alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Masuk Banyumas Wajib Test Antigen, Warga Cilacap: Ribet dan Menyusahkan

Budi Arista Romadhoni Rabu, 20 Januari 2021 | 13:01 WIB

Masuk Banyumas Wajib Test Antigen, Warga Cilacap: Ribet dan Menyusahkan
Ilustrasi rapid tes antigen. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Penyekatan itu diklaim Pemkab Banyumas untuk menekan angka penularan Covid-19 dari luar daerah

SuaraJawaTengah.id - Seluruh masyarakat yang akan memasuki wilayah Kabupaten Banyumas per hari ini diwajibkan menunjukkan bukti surat test antigen tanpa terkecuali.

Penyekatan tersebut diklaim Pemkab Banyumas untuk menekan angka penularan Covid-19 dari luar daerah. Tak terkecuali masyarakat dari kabupaten tetangga.

Menanggapi hal ini, tak sedikit warga dari Kabupaten Cilacap dan Purbalingga yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Pasalnya banyak warga kabupaten tetangga yang bekerja di Kabupaten Banyumas.

Bakhtiar (40), warga Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap menyampaikan keluhannya saat dihubungi SuaraJawaTengah.id. Ia yang berdomisili di Kroya, tiap dua hari sekali harus ke Purwokerto untuk bekerja di kantornya.

Baca Juga: Lindungi Komorbid, Pemkab Banyumas Lakukan Test Usab Antigen Massal

"Menyusahkan sekali itu (kebijakan surat rapid test antigen). Keluar uang banyak. Mau ke Purwokerto sangu Rp 100 ribu masa rapidnya Rp 250 ribu. Ya ga nutup," katanya, Rabu (20/1/2021).

Kebijakan ini, sempat menggemparkan warga yang berdomisili di kabupaten tetangga dan bekerja di wilayah Kabupaten Banyumas melalui media sosial dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

"Saya paling ga ya harus kucing-kucingan mencari jalan tikus agar tidak terkena razia. Lagian waktu razianya tidak tentu. Orang saya ibaratnya ke Purwokerto kan untuk bekerja bukan main. Masa iya harus kena razia. Dengar-dengar juga jika terkena razia dan tidak bisa menunjukkan surat rapid akan di rapid ditempat dengan biaya sendiri," jelasnya.

Memang, kebijakan tersebut dinilai memberatkan ke masyarakat sekitar Kabupaten Banyumas. Karena dibuat secara mendadak.

Syarif (30), warga Purbalingga terpaksa harus mencari bukti surat edaran kebijakan tentang aturan ini. Tujuannya sebagai dasar bukti ke kantor jika sewaktu-waktu terkena razia penyekatan ini.

Baca Juga: Satgas Lakukan Rapid Test Antigen Acak di Zona Merah Tabanan Bali

"Iya, ini saya rada khawatir. Kalau saya dapat surat edaran terkait kebijakan ini kan setidaknya bisa buat bukti kantor. Orang saya setiap hari ke kantor di Sokaraja. Sedangkan saya dari Purbalingga," tuturnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait