Apalagi, sejak dimulai pembangunannya pada akhir 2018, proyek tersebut beberapa kali terkendala permasalahan ganti rugi lahan.
"Namanya proyek besar pasti ada permasalahan yang kerap muncul. Di sinilah peran gubernur untuk turut serta mengatasi masalah yang muncul, sehingga proyek terealisasi, namun masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan, tapi kok masih muncul demonstrasi yang berujung bentrok, ini bagaimana sesungguhnya?" ujarnya.
Lantaran itu, dia berharap peristiwa bentrokan seperti yang terjadi pada Jumat (23/4/2021) lalu jadi yang terakhir di Jawa Tengah.
"Saya akan komunikasi dengan Pak Kapolda untuk berdamai dengan masyarakat terkait peristiwa itu. Soal ganti rugi saya cek sudah 'clear', memang dalam proyek strategis nasional itu ada diskresi. Namun, tentunya akan lebih baik kalau selesai di musyawarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan bendungan ini akhirnya bisa sama-sama mendapat dukungan dari semua masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:Warga Wadas Purworejo Ribut dengan Aparat, PKB Minta Gubernur Turun Tangan
Pun langkah yang dilakukan Fraksi PKB DPRD Jateng selanjutnya adalah membentuk tim, khususnya anggota FPKB dari daerah pemilihan di Kabupaten Purworejo untuk pengecekan ke lapangan.
"Kami sudah mulai turun, bahan yang ditemukan di lapangan akan kami konfirmasi ke dinas terkait, juga Pak Gubernur. FPKB akan panggil Gubernur Jateng," katanya. (Antara)
