Menanggapi desakan tersebut, Kepala Kejari Tegal Jasri Umar mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi berjalan sesuai aturan, termasuk dugaan korupsi dana CSR PDAM Kota Tegal.
Terkait pemanggilan dan pemeriksaan terhadap wali kota, Jasri menyebut pemeriksaan kepala daerah harus ada izin dari Jampidsus terlebih dahulu.
"Kami sudah mengajukan permohonan ke atasan kami namun saat ini belum ada jawaban," ujarnya.
Jasri mempersilakan jika Kemaki akan mengajukan pra peradilan karena hal itu merupakan hak setiap warga negara. "Silakan saja," katanya.
Baca Juga:Cuek Konflik Wali Kota-Wakil Wali Kota, Mahasiswa Kota Tegal Soroti Ini
Kejari Tegal sebelumnya sudah menyelidiki dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 sebesar Rp500 juta yang bersumber dari CSR PDAM Kota Tegal sejak awal Januari 2021. Pada Februari 2021, status penanganan kasus itu ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Dalam penanganan kasus tersebut, Kejari juga sudah memeriksa sejumlah pejabat PDAM, namun hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kontributor : F Firdaus
