- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok pasca naiknya harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026.
- Gubernur Ahmad Luthfi memerintahkan pemantauan ketat serta intervensi pasar oleh BUMD untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli.
- Pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi barang guna mencegah praktik spekulasi harga yang merugikan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.
SuaraJawaTengah.id - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026 mulai memunculkan kekhawatiran baru terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyiapkan langkah antisipasi agar gejolak harga energi tidak merembet menjadi tekanan baru bagi daya beli masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa dampak kenaikan BBM biasanya tidak berhenti pada sektor transportasi. Kenaikan biaya distribusi berpotensi memicu kenaikan harga pangan di pasar, terutama komoditas yang bergantung pada rantai pasok antardaerah.
"Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat," kata Luthfi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Meski hingga kini harga bahan pokok di Jawa Tengah masih relatif stabil, Luthfi tidak ingin menunggu gejolak terjadi terlebih dahulu. Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMD pangan, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah diperintahkan memperketat pemantauan harga di lapangan.
Baca Juga:Program Mageri Segoro, Ikhtiar Bersama Menjaga Masa Depan Pesisir Jateng
Langkah tersebut dilakukan menyusul lonjakan harga BBM non-subsidi yang cukup signifikan. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Kenaikan itu berpotensi memengaruhi biaya logistik dan distribusi barang, termasuk komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Karena itu, Luthfi menyiapkan skenario intervensi pasar apabila ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar. BUMD pangan daerah diminta siap turun tangan menjaga pasokan sekaligus menstabilkan harga.
"Kalau ada kenaikan harga bahan pokok penting, maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat sehingga inflasi bisa kita tekan," tegasnya.
Selain ancaman kenaikan harga akibat ongkos distribusi, Pemprov juga mewaspadai praktik spekulasi yang kerap muncul ketika terjadi gejolak ekonomi. Luthfi meminta pengawasan diperketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memainkan harga di pasar.
Baca Juga:Gubernur Luthfi Instruksikan APBD Perubahan 2026 Untuk Genjot Perbaikan Jalan
Bagi Jawa Tengah, menjaga harga pangan tetap terjangkau menjadi agenda penting. Sebab, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok berpotensi langsung dirasakan masyarakat kecil yang sebagian besar pengeluarannya masih didominasi untuk membeli pangan.
Dengan kata lain, pertaruhan terbesar pasca kenaikan BBM bukan hanya soal harga bahan bakar, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjaga agar meja makan warga tidak ikut terdampak.
