SuaraJawaTengah.id - Pariwisata di Jawa Tengah belum sepenuhnya diperbolehkan buka. Hanya yang memenuhi standar protokol kesehatan yang ketat yang bisa beroperasi, itu pun hanya sebatas simulasi atau uji coba.
Tentu saja hal itu membuat pegiat wisata merasa geram dengan pemerintah. Padahal mereka mengantungkan hidupnya dari pembukaan wisata.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mencarikan solusi pegiat pariwisata setelah beberapa waktu terakhir pendapatannya terdampak karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Saat PPKM, pelaku pariwisata memang cukup terdampak karena adanya pembatasan kegiatan dan mobilitas sehingga masyarakat tidak ada yang berkunjung ke tempat wisata atau pun melakukan kegiatan pariwisata.
Baca Juga:Indisipliner, PSIS Jatuhi Sanksi buat Striker Brasil Bruno Silva
“Pemerintah melalui Kemenparekraf harus segera memikirkan nasib para pegiat pariwisata. Dalam hal ini mencarikan solusi. Pelan-pelan pariwisata diperbolehkan dengan aturan yang menyesuaikan protokol kesehatan,” tutur anggota DPR RI yang kerap disapa Yoyok Sukawi dalam keterangan tertulis yang diterima SuaraJawaTengah.id, Rabu (15/09/21).
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini, potensi wisata terpusat seperti desa wisata nampaknya bisa menjadi alternatif.
“Sekarang nampaknya masyarakat mulai bergeser ke pariwisata yang tempatnya tidak harus ramai supaya lebih aman. Potensi desa wisata yang nampaknya cocok. Karena biasanya masyarakat yang penat memilih menghabiskan waktu ke tempat yang tenang dan tidak berkerumun,” lanjutnya.
Yoyok Sukawi juga menambahkan bahwa potensi desa wisata di Indonesia begitu besar karena di berbagai daerah potensi yang ada sangat beragam. Hal ini yang ia pandang harus dikemas secara menarik.
“Desa itu kalau punya potensi dan dipoles serta kemudian dipublish ke sosmed, pasti masyarakat akan datang sendiri. Di sini peran Kemenparekraf dan dinas pariwisata di daerah-daerah yang harus gesit melakukan pendampingan supaya makin banyak desa wisata di negara kita ini,” pungkasnya.
Baca Juga:Sandiaga Uno Terapkan Konsep Pariwisata Kolaborasi Antar Negara, Seperti Apa?
Pegiat Wisata Sudah Capek Menunggu
Sementara itu, Ketua Forum Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Magelang, Edwar Alfian mengatakan, uji coba pembukaan lokasi wisata untuk umum lebih efektif dibandingkan pelaksanaan simulasi.
Bahkan pengelola DTW di Magelang seperti Ketep Pass, sudah setahun lalu menjalankan simulasi seperti yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Jadi ora kanggo gawe. Apakah tidak berguna selama ini yang sudah mereka lakukan sendiri, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sekarang kok harus simulasi terus,” kata Edwar, Selasa (31/8/2021).
Pada Juli 2020 Ketep Pass pernah melakukan simulasi pembukaan destinasi wisata. Simulasi dihadiri Dinas Pariwisata Provinsi Jateng, Kementerian Pariwisata, dan Badan Otoritas Borobudur (BOB) sebagai penyelenggara kegiatan.
Simulasi saat itu dipantau Tim Gugus Tugas Covid (sekarang bernama Satgas Penanganan Covid) Kabupaten Magelang. Pengelola wisata mendapat pelatihan serta bimbingan teknis soal adaptasi kenormalan baru maupun CHSE (cleanliness, health, safety, environment sustainability).
“Jadi kami sudah menempuh simuasi itu pada tahun lalu. Artinya, pengelola daya tarik wisata sudah dilatih dan dievaluasi untuk memenuhi standar tersebut. Ketep Pass sudah melakukan self declare soal adaptasi kenormalan baru,” ujar Edwar.
Edwar mengklaim, baru sektor pariwisata yang memiliki standar pencegahan Covid sedemikian detil. “Tapi kenapa pariwisata selalu dibeginikan. Simulasi lagi, menunjukan bahwa Pemprov Jateng tidak mempercayai apa yang telah dilakukan pemerintah kabupaten.” [Angga Haksoro]
