alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Buruh di Jateng Minta Pemerintah dan Pengusaha Naikan UMP Sebesar 10%

Budi Arista Romadhoni Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:40 WIB

Buruh di Jateng Minta Pemerintah dan Pengusaha Naikan UMP Sebesar 10%
Ilustrasi Upah di Jateng masih jauh dari kata sejahtera, para buruh pun berharap pada tahun 2022 pemerintah dan pengusaha naikan UMP sebesar 10%. [Istimewa]

Upah di Jateng masih jauh dari kata sejahtera, para buruh pun berharap pada tahun 2022 pemerintah dan pengusaha naikan UMP 10%

SuaraJawaTengah.id - Upah Minimum Regional (UMP) di Jawa Tengah memang masih jauh dari kata sejahtera. Hal itu tentu saja menjadi tuntutan para buruh untuk meminta pemerintah dan pengusaha memberikan kenaikah upah mereka. 

Menyadur dari Solopos.com, serikat pekerja atau buruh di Jawa Tengah  berharap pemerintah di Jawa Tengah (Jateng) tidak menggunakan aturan baku dalam menetapkan kenaikan Upah Minimum Regional (UMP) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.

Mereka ingin pemerintah di Jateng memutuskan kenaikan UMP maupun UMK sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim, menyebutkan berdasarkan survei KHL yang telah dilakukan para buruh, idealnya UMR dan UMK tahun 2022 di Jateng mengalami kenaikan sekitar 10% dibanding tahun lalu.

Baca Juga: Gempa Bumi Terjadi di Jateng, BMKG Minta Warga Tidak Panik: Masih Normal

Pada tahun lalu, UMP di Jateng ditetapkan naik sekitar 3,7% menjadi Rp1.798.979,12. Praktis, jika tahun ini mengalami kenaikan 10%, UMP Jateng yang diinginkan buruh adalah Rp1.978.877,032.

“Itu harapan kami [UMP naik 10%]. Kenaikan 10% sesuai dengan survei KHL yang telah kita lakukan, sesuai dengan kebutuhan para buruh, terutama selama masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini kan kebutuhan buruh juga mengalami kenaikan, harus beli masker, handsanitizer, dan juga vitamin. Makanya, kami berharap pemerintah memenuhi tuntutan kami,” ujar Aulia Rabu (26/10/2021).

Kendati demikian, Aulia mengaku keinginan kaum pekerja atau buruh itu akan mengalami sedikit hambatan. Hal ini menyusul aturan baku dari pemerintah yang memutuskan mekanisme penetapan UMR seusai UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.36/2021 tentang Pengupahan.

“Kalau mengacu pada aturan itu, kenaikan UMP akan ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kalau seperti itu, jelas kita tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan. Apalagi, pertumbuhan ekonomi kan mengalami kontraksi. Kalau pun naik, prediksi kami sekitar 1-2%. Itu enggak sesuai bagi buruh memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Sakina Rosellasari, mengatakan pihaknya akan segera membahas UMR 2022 dalam waktu dekat ini. “Sesuai regulasi [pengumuman UMP akan dilakukan] tanggal 21 November,” jelas Sakina.

Baca Juga: Heboh! Kabupaten Pemalang Disebut Punya Desa Kumuh Terbanyak di Jateng

Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Jateng mulai pekan depan juga akan melakukan pembahasan UMP 2022. Rencana, dalam agenda itu akan dihabah mengenai tahapan pembahasan dan rapat penetapan UMR atau UMP 2022.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait