Bila langkah tersebut dijalankan oleh kepala negara. Tentu, sistem pencegahan korupsi akan terbangun disetiap pemerintahan.
"Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan, maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi," imbuhnya
![Bupati Banyumas menyatakan takut dengan OTT KPK, ia memberikan usulan yang kontroversi. [Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/14/56715-bupati-banyumas-takut-ott.jpg)
Gerindra Sebut Bupati Banyumas Salah Kaprah
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan bahwa Bupati Banyumas Achmad Husein salah kaprah soal pernyataan dirinya terkait penanganan operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Juga:Pernyataan Takut OTT KPK Jadi Kontroversi, Begini Penjelasan Lengkap Bupati Banyumas
Habiburokhman menilai bahwa apa yang disampaikan Husein mungkin maksudnya untuk melakukan pencegahan. Namun bahasa yang digunakan Husein tifak tepat.
"Saya pikir yang dimaksud beliau pencegahan, memang bahasanya tidak pas bahkan agak salah kaprah," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021)
Habiburokhman mengatakan secara umum, KPK memilik tiga fungsi. Mulai dari pencegahan, edukasi, dan penindakan. Dari ketiga fungsi itu, menurut dia fungsi pencegahan yang harus lebih dulu dimaksimalkan, baru kemudian edukasi dan penindakan.
"Kadang-kadang kan kepala daerah itu mungkin bukan birokrat karena dia dipilih dari siapa pun jadi kepala daerah dan kurang memahami soal anggaran dan sebagainya. Makanya diperlukan adanya edukasi ke penyelenggara negara lalu juga pencegaha," ujar Habiburokhman.
"Kalau itu sudah maksimal, penindakan tidak masalah. Bukan seperti yang disampaikan kepada beliau, jadi penindakan dahulu dan sebagainya," tandas Habiburokhman.
Baca Juga:Duh! Bupati Banyumas Takut Kena OTT, Minta Jangan Ditangkap Kalau Mau Tobat
Bupati Banyumas Klarifikasi