SuaraJawaTengah.id - Warga Desa Wadas memberikan keterangan soal ‘pengepungan’ Masjid Nurul Huda oleh aparat keamanan pada Selasa (8/2/2020).
Pendamping warga dari Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih Yogyakarta mengatakan, saat kejadian banyak ibu-ibu dan lansia yang terjebak di dalam masjid.
Mereka tidak berani pulang karena di luar masjid berjaga puluhan polisi berseragam maupun preman. Mereka menangkap anak-anak muda yang berada di masjid.
“Di Masjid banyak sesepuh mengalami kekerasan hingga baju robek karena ditarik-tarik. Kemudian pukulan dan bentakan. Anak-anak muda menjadi incaran,” kata pendamping SP Kinasih yang enggan menyebutkan identitas.
Baca Juga:Kekerasan di Wadas Disorot Media, YLBHI Kecewa Pemerintah Justru Bilang Tak Terjadi Apa-apa
Mereka bertahan di masjid sejak pukul 09.00 WIB hingga menjelang maghrib. Para ibu dan lansia ini terjebak di masjid tanpa pasokan makanan dan minum.
“Mereka di sana tidak makan, tidak minum. Saat ibu-ibu pulang, aparat mengatakan ‘kenapa nggak pulang dari tadi. Tahukan jadi lapar’.”
Menurut pendamping dari SP Kinasih, mereka takut pulang karena tidak ada jaminan keamanan mereka tidak akan ditangkap oleh aparat. “Bukan sesederhana itu. Ada situasi yang tidak bisa menjamin keamanan ibu-ibu sampai ke rumah.”
Sejatinya, warga berkumpul di Masjid Nurul Huda, Dusun Krajan untuk melaksanakan mujahadah. Kegiatan doa bersama ini rutin dan biasa dilakukan oleh warga Desa Wadas.
Ketakutan warga bukan tanpa alasan. Sebab ada 2 orang ibu warga Desa Wadas peserta mujahadah yang ditangkap saat bersembunyi di makam karena ketakutan.
Baca Juga:Sempat Kunjungi Desa Wadas, Ganjar Disebut Hanya Temui Warga yang Pro, Yang Kontra Dilewatkan
“Mereka ditangkap setelah pulang mujahadah, menengok rumah sebentar, lalu ingin kembali ke mujahadah. Ternyata (di masjid) sudah banyak sekali aparat. Mereka bersembunyi di makam. Tahlil. Tapi di situ juga dikerubuti intel yang jumlahnya sekitar 5 sampai 10. Diangkut ke Polsek Bener dan dibawa ke Polres Purworejo.
Tujuan warga berkumpul di masjid bukan untuk melakukan perlawanan. Apalagi berupaya menghadang kegiatan pengukuran lahan.
Mayoritas warga saat proses pengukuran tanah berada di rumah masing-masing. Kecuali warga yang menghadiri mujahadah.
“Narasi yang hadir di media bahwa warga menentang, itu sama sekali tidak benar. Semua warga stay di rumah kecuali yang ikut mujahadah di Masjid Krajan.”
Warga yang ketakutan banyak yang lari bersembunyi ke hutan di sekitar Desa Wadas. Mereka bermalam di hutan tanpa persediaaan makan dan minum.
Aparat keamanan bahkan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari warga yang bersembunyi di hutan.
“Di hutan mereka juga takut. Mereka tidak makan di hutan. Apalagi sama preman-preman itu yang datang ke Wadas yang ngejar sampai ke hutan. Bawa anjing ke hutan,” kata salah satu warga yang juga enggan menyebutkan identitas.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pengerahan pasukan ke Desa Wadas adalah tindakan berlebihan. Padahal permintaan pengamanan hanya ditujukan untuk mengawal petugas BPN yang akan mengukur tanah.
“Seharusnya cukup dilakukan dengan jumlah terbatas. Bukan dengan pengamanan sebuah operasi seperti pengepungan kelompok kejahatan terorisme,” ujar Usman.
Aparat kata Usman menggunakan kekerasan yang tidak perlu. Menyampaikan ucapan verbal yang bernada intimidatif dan melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga.
Termasuk mengambil paksa warga dari rumah-rumah mereka. “Tindakan itu jelas membungkan hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan protes.”
Tidak sepatutnya sikap kritis warga ditanggapi dengan pengerahan pasukan yang berlebihan. Sebaliknya justru menyebabkan polisi kehilangan wibawa karena tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya: melindungi dan melayani masyarakat.
Kontributor : Angga Haksoro Ardi
