SuaraJawaTengah.id - Logo halal dari Kementrian Agama menuai polemik di masyarakat dan ulama. Logo tersebut diklaim tidak sesuai.
Diketahui, logo halal yang mengadopsi filosofi gunungan dalam wayang. Hal itu menimbulkan pro kontra di masyarakat
Sebuah diskusi pro dan kontra yang panjang pun terjadi memenuhi lini masa dalam berbagai perspektif.
Faktanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah secara resmi menetapkan label halal yang berlaku secara nasional itu. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.
Baca Juga:Cerita di Balik Logo Halal Baru Indonesia Versi MUI, Banyak Nada Kecewa Hingga Bahasa Tulisan Arab
Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditandatangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.
Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.
Dan meskipun logo tersebut telah ditetapkan dan berlaku resmi secara nasional namun diskursus tetap saja berkembang.
Banyak energi kemudian tercurah untuk sebuah wacana kritis yang sejatinya bersifat elementer di tengah sesuatu yang lebih besar di belakang logo tersebut.
Baca Juga:MUI Sesalkan Penetapan Logo Halal Terbaru: Semestinya Mengakomodir Aspirasi Banyak Pihak
Namun adakah yang lebih besar dari sebuah diskusi tentang logo halal? Jawabannya tentu saja adalah, ada sebuah pasar produk halal besar yang selama ini belum tergarap optimal.
