Wacana Pemekaran Provinsi Banyumasan, Akademisi Unsoed: Jangan Sampai Terjadi Seperti di Wadas

Ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi bagaimana urgensinya pemekaran wilayah ini.

Ronald Seger Prabowo
Selasa, 29 Maret 2022 | 20:33 WIB
Wacana Pemekaran Provinsi Banyumasan, Akademisi Unsoed: Jangan Sampai Terjadi Seperti di Wadas
Pembangunan menara pandang wilayah perkotaan baru yang akan dijadikan ikon Purwokerto di Jalan Bung Karno Purwokerto, Selasa (29/3/2022). [Suara.com/Anang Firmansyah]

SuaraJawaTengah.id - Wacana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa menjadi 9 wilayah telah dibantah oleh Kemendagri pada beberapa waktu lalu.

Meski begitu, isu mengenai pemekaran 9 provinsi di Pulau Jawa sudah kadung ramai diperbincangkan oleh warganet karena sudah ada gambaran mana saja wilayah yang akan dimekarkan termasuk wacana pemekaran Provinsi Banyumasan.

Untuk itu, para akademisi di Purwokerto berkumpul dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) untuk membahas jika wacana tersebut benar-benar bergulir.

Akademisi Sosiologi Unsoed Purwokerto, Dr Arizal Mutahir memandang, ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi bagaimana urgensinya pemekaran wilayah ini.

Baca Juga:Bulan Ramadhan Menghitung Hari, Ratusan Warga Karanggude Banyumas Gelar Prosesi Nyadran ke Makam Syeh Mukhorodin

"Setidaknya ada empat aspek yang dipertimbangkan untuk memekarkan. Apakah secara ekosistem berkaitan dengan tujuan pemekaran itu (batu landasan) atau berdasarkan sosio kultural, atau hanya aspek sosial ekonomi semata atau bahkan untuk urusan politis," katanya dalam pemaparan diskusi di UMP, Selasa (29/3/2022).

Menurut Dr Rizal, secara sosio kultural dan ekosistem empat kabupaten di lingkup Banyumas Raya berada dalam satu-kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu. Namun jika digabungkan dengan Kedu, ada kemungkinan memunculkan permasalahan baru.

"Padahal tujuan pemekaran adalah mengurangi masalah, malahan nambahin masalah tata kelola berikutnya. Selain itu Identitas, misalnya saya orang Banyumas tapi harus bergabung dengan Kedu yang ada (aksen) O nya. Itu kedepannya bisa jadi persoalan-persoalan yang akan muncul," jelasnya.

Pada poin sisi sosial kulturalnya, ia juga menekankan jika setiap ekosistem memiliki sistem sosial budaya yang mengikat. Jika berdasarkan DAS Serayu. Ia menilai akan mungkin akan muncul kebanggaan pribadi tiap individu.

"Karena di sana diikat dalam satu-kesatuan. Kaya misalnya Banten, dari hasil kajiannya naik. Karena kemudian orang sana bangga menjadi orang Bante tanpa terkontaminasi budaya lain," terangnya.

Baca Juga:Gelombang Protes Makin Masif Bisa Picu Konflik Besar, Majelis Rakyat Papua Minta Pemerintah Setop Rencana DOB

Jika dilihat dari aspek sosial, Dr Rizal melihat masalah disparitas kemiskinan juga tinggi. Misal antar dua kabupaten yang berdekatan, Purbalingga dan Banyumas.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini