Hal itu, kata dia, menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum, bukan negara kekuasaan dan jalur proses politik yang ditempuh adalah di rel konstitusi bukan melalui proses restriksi kekuasaan.
Selain itu, paparnya, pada 6 April 2022, Presiden Jokowi melarang para menterinya berbicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan jadwal Pemilu 2024.
