Menyadur dari BBC Indonesia, Analis kebijakan publik, Lina Miftahul Janna, menilai langkah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan dalih penghematan APBN adalah kebijakan yang "separuh-separuh".
"Contoh, biaya perjalanan [pejabat] itu masih dibuka kerannya. Biaya rapat, itu hal-hal yang bisa dikurangi dengan cukup signifikan. Jadi dievaluasi perjalanan dinas yang harus dengan golongan sekian, di hotel bintang sekian. Dengan kamar kelas sekian. Bisa dikurangi, bisa menghemat banyak," kata Lina.
Sementara itu, Direktur Riset Senior dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah memperkirakan pemerintah bisa menghemat sebesar Rp76 triliun dari kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hitungan ini dengan asumsi menaikkan harga pertalite menjadi Rp10.000/liter dari sebelumnya Rp7.650/liter.
Baca Juga:Harga BBM Naik, Sopir Sebut Ongkos Travel di Riau Bakal Ikutan Naik
"Penghematannya terlalu sedikit untuk risiko yang terlalu besar," kata Piter dikutip dari BBC Indonesia.
Risiko besar tersebut adalah "lonjakan inflasi sangat besar" yang ia perkirakan tahun ini berada di angka 6 - 10%. Inflasi ini akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhambat.
"Pembukaan lapangan kerja juga tidak akan maksimal, artinya pengangguran akan bertambah," kata Piter.
Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi juga bukan hanya menyasar kelompok miskin, tapi juga menengah, termasuk industri.
"Keputusan menaikkan BBM bersubsidi itu berisiko besar yang akan mempertaruhkan reputasi pemerintah, reputasi Pak Jokowi," tambah Piter.
Baca Juga:BBM Naik, Ini Perubahan Tarif Angkot di Sukabumi
BLT itu tidak mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM bersubsidi. Sakitnya tetap dirasakan, ibarat, "Semua orang digebuki, sebagian dikasih permen," kata Piter.
