SuaraJawaTengah.id - Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, B.Sc dalam paparannya yang disampaikan pada forum diskusi Kendal Investment Talk dengan topik “Kendal The New Epicentre of Economic Growth in Central Java”, yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan (7/2/2023) lalu.
Dico menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan empat prioritas pembangunan di Kabupaten Kendal, yaitu pembangunan Kawasan Industri Kendal, pengembangan pariwisata dan UMKM, serta sumber daya manusia.
Keempat pilar pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Kendal sehingga dapat memberikan multiplier effect yang signifikan dan luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kabupaten Kendal yang berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 ditopang oleh sektor industri yang merupakan unggulan dari Kabupaten Kendal. Oleh karena itu pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi yang mampu menarik minat para investor untuk masuk dan berinvestasi di Kendal," ujar Bupati Dico dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (12/2/2023).
Baca Juga:Dipasangkan dengan Gibran Rakabuming di Pilgub Jateng, Bupati Kendal: Tunggu Perintah Partai
Dihadapan peserta diskusi yang terdiri dari para duta besar negara sahabat dari sembilan negara, seperti Laos, Spanyol, Belanda, Polandia, Romania, Singapura, dan sebagainya serta wartawan asing dan nasional, Bupati Dico lebih lanjut menjelaskan Pemerintah daerah terus bersinergi dengan para pihak untuk mengembangkan infrastruktur yang dapat menunjang tumbuhnya industri, menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan juga kemudahan dalam mengurus perijinan usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Singkatnya, Kendal siap menjadi rumah industri dan menerima investor yang ingin mengembangkan usahanya," tegas Bupati Dico.
Kawasan Industri Kendal diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada November 2016 dan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sesuai PP No.85/2019 tanggal 18 Desember 2019. Saat ini tercatat 84 tenant yang sudah beroperasi dan menyerap sekitar 25.000 tenaga kerja.