SuaraJawaTengah.id - Zaman berubah. Meningkatnya tuntutan standar pendidikan, mengancam tutup sekolah-sekolah milik pemerintah atau biasa disebut sekolah negeri.
Perkenalkan: Nur Rizki Budiman. Siswa kelas II SD Negeri Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Di meja sebelahnya, duduk tenang sambil melipat tangan, Shifa Keyla Anggraeni.
Di kelas ini Rizki dan Shifa bersaing ketat peringkat kelas. Jika Rizki dapat rangking satu, Shifa pasti menguntit dibawahnya.
Tak perduli berapa pun nilai pelajaran mereka, Rizki dan Shifa sama-sama tidak pernah merasakan peringkat ketiga di kelas.
Baca Juga:Hari Pendidikan Nasional 2023, Bupati Purwakarta Bagi-bagi Motor Trail dan Laptop Untuk Ini
Bukan apa-apa, sebab kelas ini hanya dihuni oleh mereka berdua. Di kelas seluas itu hanya ada dua set bangku dan meja murid, khusus untuk Rizki dan Shifa.
“Dulu waktu kelas I ada 4 siswa. Kebetulan yang 2 pindah sekolah. Satu ke Tegalrejo, satu lagi ke MI Ma’arif,” kata Tyas Setiani, guru kelas II SD Negeri Bulurejo.
Tyas yang berstatus guru PPPK mengaku tidak keberatan hanya mengajar 2 orang murid di kelas. “Malah seperti mengajar privat. Mengajarnya lebih enak karena bisa (memberi perhatian) secara individu satu per satu.”
Tyas baru kerepotan jika harus memberi pelajaran praktik yang membutuhkan keterlibatan banyak anak.
Seperti saat mempraktikkan pelajaran tema permainan kipas angin atau air yang seharusnya dimainkan oleh kelompok yang terdiri dari 8 anak. “Kalau kebetulan satu anak izin (tidak masuk sekolah) yang satu juga izin, saya nganggur,” kata Tyas.
Baca Juga:Hari Pendidikan Nasional 2023, Bupati Purwakarta Bilang Begini
Ditinggal Murid
