SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, progres penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah berjalan bagus.
Verifikasi dan validasi data sudah selesai dan beberapa intervensi yang sudah dilakukan, semisal stunting menunjukkan angka yang sama.
"Kami di Jawa Tengah coba mendesain khusus ya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, khusus. Jadi kemarin teman-teman kades sudah bantu mendata, verifikasinya sekarang sudah seratus persen. Beberapa intervensinya sudah mulai bagus, kami cek rumah yang tidak layak huni, kami cek jambannya, airnya, anak tidak sekolah, dan penyandang disabilitas. Ini beberapa yang menjadi prioritas kami. Kita coba kerjakan," kata Ganjar usai memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/6/2023).
Dalam rapat yang dihadiri kepala daerah se-Jawa Tengah itu, Ganjar meminta agar kebutuhan intervensi yang sudah dianggarkan dalam APBD, APBDes, APBN agar segera dikerjakan. Mengenai kebutuhan intervensi yang masih kurang, Ganjar ingin agar segera dilakukan improvisasi menggunakan pola gotong royong.
Di antaranya mengajak CSR, BAZNAS, dan orang-orang peduli yang mampu melakukan percepatan. Sejauh ini, menurut Ganjar, effort dari kepala daerah sudah sangat luar biasa sehingga percepatan bisa dilakukan.
"Sekarang kami mulai petakan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Alhamdulillah yang stunting seratus persen sudah diintervensi. Ini menyenangkan sehingga kalau stunting itu hitungannya bisa kita kerjakan selama tiga bulan harusnya sudah ada hasilnya. Jumat besok saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat," jelasnya.
Ganjar optimis, target Presiden Joko Widodo agar kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat dikejar. Khususnya di Jawa Tengah, sejumlah strategi telah disusun. Antara lain, penggunaan anggaran dari APBD yang murni dikerjakan oleh Pemprov Jateng dan potensi APBD perubahan yang bisa dilakukan bersama dengan DPRD.
"Lalu persiapan RAPBD tahun 2024. Masih ada satu kesempatan meskipun saya selesai pada bulan September tetapi desain bisa kita lakukan sekarang sehingga nanti kita ajak kawan-kawan DPRD untuk bisa mengeroyok yang ada di kabupaten/kota," papar Ganjar.
Selain penanganan stunting dan disabilitas yang sudah seratus persen, sejumlah indikator masih membutuhkan intervensi. Untuk itu, Ganjar meminta pemerintah kabupaten mempunyai inisiatif. Ia memberikan contoh, misalnya mengajak perusahaan di masing-masing daerah untuk ikut membantu.
"Umpama (di Grobogan) ada satu perusahaan semen di sana, ya sudah dong kamu bantu soal RTLH, bantu soal jamban, itu kan fisik semuanya. Kemarin ketemu dengan asosiasi penambang, ini legal semua, mereka memberikan CSR-nya juga bisa. Ini semua tentu ada di desa sehingga spirit gotong royong betul-betul secara semesta kita ajak bareng-bareng. Mungkin ada yang membantu tenaga juga boleh, sehingga mereka kita tempel satu per satu agar bisa cepat selesai," kata Gubernur dua periode itu.
Kerja sama dengan perusahaan, juga dapat membantu untuk mengintervensi persoalan pengangguran. Misalnya, mempekerjakan warga dalam proyek padat karya atau memberikan pelatihan kerja untuk meningkatkan sumberdaya manusia.
Sementara untuk bidang pendidikan, Ganjar sedang menyiapkan desain untuk mengintervensi anak tidak sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Ia ingin semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
"Memang anak tidak sekolah ini harus menunggu tahun ajaran baru. Sedang kita siapkan desainnya, kita siapkan juga mereka sekolah virtual atau kejar paket agar kemudian mereka bisa sekolah bareng-bareng. Pokoknya target kita hitung sampai akhir tahun, optimal tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa sehingga utang kita di tahun 2024 berapa," pungkasnya.
