- Pj Gubernur Jawa Tengah mendeklarasikan strategi Jateng First untuk mengamankan stok pangan lokal demi pemenuhan kebutuhan warga daerah.
- Pemprov Jateng dan Bank Indonesia mempertemukan 111 produsen dengan 99 pembeli di Semarang pada 10 Juni 2026.
- Langkah ini bertujuan memangkas rantai distribusi pangan yang panjang guna mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas.
SuaraJawaTengah.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah agresif untuk memproteksi kedaulatan pangan lokal dari ancaman ketidakpastian ekonomi.
Menghadapi bayang-bayang tekanan fiskal dan dinamika geopolitik global yang mengancam rantai pasok dunia, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendeklarasikan strategi "Jateng First", sebuah komitmen untuk mengunci dan mengamankan seluruh hasil bumi di wilayahnya demi memenuhi kebutuhan perut warga Jawa Tengah terlebih dahulu sebelum dikirim ke luar daerah.
Guna mengeksekusi strategi tersebut secara konkret, Pemprov Jateng berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menggelar aksi "perjodohan massal" skala besar.
Mereka mempertemukan 111 produsen/kelompok tani dengan 99 offtaker (pembeli skala besar) dari 34 kabupaten/kota dalam agenda Rapat Koordinasi TPID dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah Intra Provinsi di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026).
Baca Juga:Di Ambang Putus Sekolah, Ribuan Anak Miskin Jateng Diselamatkan Program Sekolah Kemitraan
Langkah ini sengaja diambil untuk memangkas rantai distribusi panjang yang selama ini menjadi sarang permainan harga para tengkulak.
“Prinsip rakor ini agar terjadi kerja sama di antara para bupati, produsen, dan offtaker, sehingga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga. Output akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terkendali,” tegas Ahmad Luthfi di hadapan ratusan pelaku usaha pangan dan kepala daerah.
Luthfi membeberkan bahwa meskipun saat ini angka inflasi Jawa Tengah diklaim masih dalam kondisi yang sangat sehat dan stabil, posisi nyaman ini tidak boleh membuat seluruh instansi terlena.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional terbesar di Indonesia, Jawa Tengah harus memiliki benteng pertahanan pangan yang kokoh di tingkat domestik terlebih dahulu melalui skema aglomerasi inter-kabupaten.
“Perlu ada sinergi pemerintah daerah, stakeholder, produsen, dan offtaker. BUMD juga harus mengambil peran lebih besar untuk memperkuat distribusi pangan di daerah,” ujar Luthfi menambahkan.
Baca Juga:Tegas! Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Anggaran Diprioritaskan untuk Perbaiki Jalan Berlubang
Gayung bersambut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M Nur Nugroho, menjelaskan bahwa aksi mempertemukan hulu dan hilir ini merupakan bagian krusial dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Nugroho secara blak-blakan menunjuk masalah inefisiensi jalur distribusi sebagai penyakit utama yang kerap membuat harga cabai, bawang, dan beras mendadak meroket di tangan konsumen meski di tingkat petani sedang panen raya.
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi. Kita pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan para offtaker agar tercipta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan,” jelas M Nur Nugroho.
Berdasarkan data peta permintaan dan pasokan dalam forum tersebut, beras menjadi komoditas yang paling diburu dengan 30 peminat besar, disusul cabai dengan 25 peminat, minyak goreng 24 peminat, serta bawang merah 13 peminat.
Dari sisi kekuatan lumbung pasokan, komoditas cabai didukung penuh oleh 33 produsen dan beras disokong oleh 28 produsen lokal.
Secara spasial, Kota Semarang dan Kabupaten Klaten tercatat sebagai wilayah yang paling "lapar" logistik pangan dengan mengajukan masing-masing 11 potensi kebutuhan pasokan.
