SuaraJawaTengah.id - Wali Kota Solo yang juga Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal akan mendapatkan teguran dari KPU.
Ia mengaku akan melakukan evaluasi jika benar-benar mendapat teguran dari KPU pada debat presiden pada Selasa (12/12/2023) yang lalu.
"Ya semua teguran dan evaluasi kami terima," kata Gibran dikutip dari ANTARA pada Kamis (14/12/2023).
Ia juga memohon maaf terkait hal itu. Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai sikap yang dilakukannya pada saat debat. Pada kesempatan tersebut, ia juga enggan menanggapi debat pertama capres-cawapres menuju Pemilihan Presiden 2024.
Baca Juga:Pertemuan Gibran dan Putra Ganjar Pranowo Jadi Sorotan, Alam: Senggol-senggol Tipis, Kasih Semangat
"Terima kasih ya," katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan akan menyampaikan teguran kepada tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang melakukan tindakan berlebihan dalam debat Pilpres 2024.
Pada saat itu, Gibran berdiri dari duduknya untuk membangkitkan semangat penonton setelah Prabowo membelanya soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski demikian, hingga saat ini teguran belum disampaikan kepada yang bersangkutan.
"Saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya akan kami sampaikan," katanya.
Baca Juga:Pakai Baju Putih dan Sepatu Sneaker, Penampilan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ternyata Disiapkan Alam
Sementara itu, untuk debat calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan sebanyak lima kali, yang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema Hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Selanjutnya, debat kedua akan dilaksanakan pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Untuk debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.
Untuk debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat. Debat kelima pada 4 Februari dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
