SuaraJawaTengah.id - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, money politic atau politik uang seringkali menjadi pembahasan publik.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Sosiawan menyebut politik uang di masa pemilu tidak hanya berwujud uang di dalam amplop.
"Harus dipahami, tidak harus berbentuk uang di dalam amplop," kata Sosiawan dikutip dari ANTARA di Semarang, Jumat (10/2/2024).
Ia menyebut politik uang bisa dalam bentuk pemberian fasilitas.
Baca Juga:Turnamen Bola Voli Piala Gubernur 2024 Disambut Antusiame Warga, 47 Tim Berebut Juara
Ia mencontohkan bantuan untuk perbaikan jalan atau paving.
Bagi calon yang berkompetisi dalam pemilu, ia menilai politik uang bisa menjadi strategi yang lebih taktis dan realistis untuk meraup suara.
Adapun dari sisi masyarakat, ia menyebut masih banyak yang berharap akan ada "serangan fajar" menjelang pencoblosan.
"Dari faktor sosiologis, pemilih kita bukan masyarakat yang anti politik uang," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, aturan hukum harus diatur lebih detil untuk mencegah politik uang.
Baca Juga:Viral! Remaja Hamil 5 Bulan Bikin Dokter Kandungan Naik Pitam: Minta Digugurin
Ia menambahkan perlu aturan hukum yang lebih rigid dan sanksi yang lebih tegas untuk mengatasinya.
