Sekda Jateng: Pengendalian BBM Subsidi Bentuk Keadilan dan Perlindungan Masyarakat

Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dilakukan Pertamina merupakan salah satu langkah dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat

Budi Arista Romadhoni
Selasa, 11 Juni 2024 | 19:12 WIB
Sekda Jateng: Pengendalian BBM Subsidi Bentuk Keadilan dan Perlindungan Masyarakat
Konsumen menunjukkan QR Code saat pengisian BBM bersubsidi di SPBU. [Dokumentasi Pertamina]

SuaraJawaTengah.id - Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran yang dilakukan Pertamina bersama pemerintah merupakan salah satu langkah dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, upaya tersebut perlu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat mampu sudah seharusnya untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, karena lebih diperuntukkan masyarakat yang tidak mampu. Apalagi hal ini juga berhubungan dengan moral hazard, sehingga harus dipatuhi bersama.

"Kalau namanya produk bersubsidi, ya seharusnya tepat sasaran. Ini kan masalah moral hazard, jadi harus dipatuhi bersama. Yang masuk kategori mampu, ya jangan lah konsumsi BBM subsidi," tegasnya dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (11/6/2024) .

Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim mengatakan, upaya pengendalian penyaluran BBM subsidi melalui penggunaan QR Code dinilai cukup tepat dan harus terus dilanjutkan. Sistem ini memberikan kepastian kepada pengguna BBM bersubsidi yang berhak, serta memudahkan untuk melakukan pengawasan.

Baca Juga:Sesuai Penugasan Pemerintah, Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite

"Sudah ada pendaftaran, kemudian verifikasi, serta pembatasan. Metode ini sudah tepat, dan harus berjalan," katanya.

Namun demikian, lanjut Lukman, klasifikasi pengguna BBM bersubsidi juga harus lebih ketat. Hal ini mengingat masih ada ditemukannya kendaraan dengan klasifikasi mampu, tapi masih menggunakan BBM bersubsidi.

"Mungkin bisa lebih detail lagi dalam pendataan, khususnya klasifikasi kendaraan. Karena mobil kelas – kelas tertentu kan memang gak boleh mengkonsumsi Pertalite, tapi harus Pertamax," ujar Lukman.

Lukman menyebut, pengendalian penggunaan BBM bersubsidi juga memberikan andil dalam pengendalian inflasi, mengingat harganya yang sudah mendekati harga keekonomian, khususnya seperti Pertamax. Harga yang stabil ini juga memberikan kepastian kepada sektor – sektor ekonomi lainnya.

"Saya contohkan seperti ojek online, itu sudah pasti harganya, itu juga memberikan kepastian kepada konsumen. Jadi, harga juga jelas dan terpantau," tukasnya.

Baca Juga:PT Pertamina Patra Niaga JBT Gelar Gladi Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 Bersama KLHK dan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Seperti diketahui, Pertamina Patra Niaga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite, agar mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan QR Code. Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini