SuaraJawaTengah.id - Sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
"Saat ini lima kabupaten/kota belum menetapkan (status darurat kekeringan), karena kondisinya masih aman," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Selasa (23/7/2024).
Sesuai data per 22 Juli 2024, kata dia, upaya droping air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota. Rinciannya untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa.
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau tahun 2023. Puncak musim kemarau Tahun 2024 berada di bulan Juli.
Baca Juga:Tunggu Hasil KPK, Pemprov Jateng Belum Siapkan Pengganti Wali Kota Semarang
Meskipun demikian, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkap untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut. Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2024, rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.
"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," jelas Nana.
Dalam kesempatan itu, Nana juga mengimbau kepada bupati/walikota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lainnya.
"Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," imbaunya.
Baca Juga:Misteri Pengganti Sudaryono di Pilgub Jateng, Analis: Jokowi Sedang Amankan Jagoan
Menurut dia, upaya-upaya itu perlu dilakukan, mengingat pada 2023 lalu terdapat 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah kekurangan air bersih pada saat kemarau.
- 1
- 2
