SuaraJawaTengah.id - Peta politik dan administrasi Jawa Tengah berpotensi berubah drastis. Sebuah wacana lawas kembali mengemuka dengan kuat: pembentukan provinsi baru bernama Provinsi Banyumasan.
Tak main-main, Kabupaten Cilacap, salah satu wilayah industri terbesar di selatan, disebut-sebut siap 'angkat kaki' dari Provinsi Jawa Tengah untuk bergabung dengan provinsi baru ini.
Kabar mengenai pemisahan diri Cilacap ini sontak menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan masyarakat wilayah Banyumasan atau yang dikenal dengan sebutan 'Barlingmascakeb' (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen).
Wacana ini bukan sekadar isapan jempol, melainkan sebuah aspirasi yang didasari oleh berbagai faktor, mulai dari kesamaan budaya hingga persoalan efektivitas pembangunan.
Baca Juga:Suhu Dingin di Jawa Tengah Masih Dalam Batas Normal, BMKG Minta Warga Tak Cemas
Bukan Hanya Cilacap, Ini Daftar Daerah yang Diajak Bergabung
Provinsi Banyumasan digagas untuk menyatukan sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki akar budaya dan dialek yang sama, yakni Bahasa Jawa dialek Banyumasan atau yang akrab disebut 'ngapak'.
Berdasarkan usulan yang beredar, provinsi baru ini akan mencakup wilayah-wilayah strategis di bagian selatan dan barat Jawa Tengah. Selain Kabupaten Cilacap, daerah lain yang masuk dalam proposal Provinsi Banyumasan adalah:
- Kabupaten Banyumas
- Kabupaten Purbalingga
- Kabupaten Banjarnegara
- Kabupaten Kebumen
- Kabupaten Tegal
- Kabupaten Brebes
- Kota Tegal
Jika terwujud, maka provinsi baru ini akan memiliki kekuatan ekonomi dan demografi yang signifikan, menggabungkan potensi industri, agraris, hingga kelautan.
Alasan Kultural dan Ekonomi Jadi Pemicu Utama.
Baca Juga:5 Fakta Menarik Tentang Mitos Suara Anak Ayam di Malam Hari
Lantas, apa yang mendorong wacana ini terus hidup?
Alasan utamanya adalah perasaan 'dianaktirikan' dan rentang kendali pemerintahan yang dianggap terlalu jauh.
Ibu kota Provinsi Jawa Tengah di Semarang dinilai lebih fokus pada pembangunan di wilayah pantura timur dan sekitar ibu kota.
Akibatnya, wilayah Banyumasan merasa potensi besar mereka, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, belum tergarap secara maksimal.
Dengan membentuk provinsi sendiri, diharapkan alokasi anggaran dan fokus pembangunan akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Kesamaan identitas budaya 'ngapak' menjadi perekat kuat yang memuluskan gagasan ini di tingkat akar rumput.
