- Undip serukan perdamaian atas krisis politik nasional.
- Aparat diminta persuasif, humanis, dan proporsional.
- Pemerintah dan DPR didesak batalkan kebijakan kontroversi.
SuaraJawaTengah.id - Pemandangan tak biasa terjadi di Lapangan Widya Purata, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada Kamis sore.
Jajaran pimpinan tertinggi kampus, mulai dari rektor, dekan, dewan profesor, hingga mahasiswa bersatu padu, "turun gunung" menyikapi panasnya situasi politik nasional.
Dipimpin langsung oleh Rektor Undip, Prof. Suharnomo, seluruh sivitas akademika yang hadir dengan khidmat membacakan lima poin Seruan Perdamaian.
Aksi ini menjadi respons keras sekaligus bentuk keprihatinan mendalam atas serangkaian demonstrasi yang berujung jatuhnya korban jiwa dan penangkapan ratusan mahasiswa.
Baca Juga:Punya Polytron Stadium, Undip Siap Sumbang Regenerasi Atlet Bulutangkis Indonesia
"Universitas Diponegoro memandang dengan keprihatinan mendalam perkembangan situasi politik dan sosial di Indonesia, khususnya terkait demonstrasi yang baru-baru ini menimbulkan korban jiwa," tegas Prof. Suharnomo di hadapan ribuan audiens dikutip dari ANTARA pada Jumat (5/9/2025).
Seruan moral dari kampus Pangeran Diponegoro ini bukan sekadar imbauan biasa.
Poin-poin yang disampaikan menyoroti langsung kinerja aparat penegak hukum serta kebijakan pemerintah dan DPR yang dinilai kontroversial dan tidak berpihak pada rakyat.
Salah satu poin krusial adalah desakan agar aparat mengubah pendekatannya dalam menangani aksi massa.
"Kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional dalam rangka menjaga ketertiban," ujar Rektor.
Baca Juga:FWD Day Dorong Generasi Muda Jadi Lebih Kompetitif Lewat Literasi Keuangan di Undip
Tak berhenti di situ, Undip juga secara terang-terangan meminta pemerintah dan wakil rakyat untuk mengevaluasi kembali produk kebijakan mereka.
Tuntutan ini menjadi puncak dari keresahan publik yang selama ini disuarakan melalui aksi jalanan.
Poin keempat seruan tersebut berbunyi, mengingatkan pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, memperlebar kesenjangan, mengancam kelangsungan demokrasi dan sistem masyarakat sipil.
Seruan ini diperkuat dengan pernyataan Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq Aoraqi, yang mengungkap fakta konkret di lapangan.
Menurutnya, aksi ini juga dipicu oleh perlakuan represif yang diterima mahasiswa saat menyuarakan aspirasi.
Aufa menyebut pada aksi demo beberapa waktu lalu, setidaknya ada 100 mahasiswa yang ditangkap oleh polisi. Meskipun mayoritas telah dibebaskan, persoalan belum selesai.
