- Pelaksanaan salat Idulfitri di Desa Kedungwinong Sukoharjo batal karena aparat mempertanyakan izin dan keamanan acara.
- Panitia membatalkan salat Id demi menghindari risiko setelah adanya penegasan keamanan dari aparat desa.
- Kepala Desa meminta maaf dan berjanji tidak membatasi pelaksanaan salat Id lebih dari satu kali ke depan.
SuaraJawaTengah.id - Kisruh pelaksanaan salat Idulfitri di Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik. Rencana salat Id di Masjid Jami’ul Khoir yang sudah dipersiapkan sejak jauh hari mendadak batal digelar.
Keputusan ini memicu polemik, bahkan berujung pada permintaan maaf dari kepala desa setempat.
Berikut rangkaian fakta dan kronologi yang terjadi:
1. Panitia Sudah Siapkan Salat Id Sejak Awal
Baca Juga:Tragedi Maut di Sukoharjo: Santri Tewas di Tangan Senior, Kemenag Usut Regulasi Pesantren
Ketua panitia salat Id Masjid Jami’ul Khoir, Zuhri, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk koordinasi dengan takmir masjid. Ia juga mengaku telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepala desa, Miyadi, saat bertemu di masjid.
Menurutnya, secara administrasi, pemberitahuan sudah dilengkapi dengan kop resmi dan tembusan kepada pihak desa. Rencana pelaksanaan salat Id yang mengikuti jadwal Muhammadiyah pun sudah disampaikan sejak awal.
2. Muncul Penegasan dari Aparat soal Izin dan Keamanan
Situasi mulai berubah saat malam menjelang hari pelaksanaan. Saat panitia melakukan kerja bakti di masjid, seorang Babinsa datang dan mempertanyakan rencana tersebut.
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada panitia, disebutkan bahwa kepala desa tidak memberikan izin. Bahkan, ada penegasan bahwa jika kegiatan tetap dilaksanakan, pihak aparat tidak akan bertanggung jawab atas keamanan.
Baca Juga:Duh! Lagi-lagi Soal Perundungan, Seorang Santri di Sukoharjo Tewas di Pesantren
Pernyataan ini membuat panitia merasa berada dalam posisi sulit, terutama terkait keselamatan jamaah.
3. Salat Id Akhirnya Dibatalkan Demi Menghindari Risiko
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, panitia akhirnya memutuskan untuk membatalkan salat Id di Masjid Jami’ul Khoir. Pengumuman pembatalan disampaikan melalui pengeras suara masjid pada pagi hari setelah salat Subuh.
Zuhri menegaskan bahwa keputusan ini diambil bukan karena adanya pembubaran, melainkan murni inisiatif panitia demi menghindari potensi risiko.
Ia mengaku tidak bisa menjamin keamanan dan kekhusyukan ibadah jika tetap dilaksanakan di tengah tekanan yang dirasakan.
4. Jemaah Terpaksa Cari Lokasi Alternatif
Akibat pembatalan tersebut, para jemaah harus mencari tempat lain untuk melaksanakan salat Id. Sebagian akhirnya menuju wilayah Nguter yang memungkinkan pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan mereka.
Namun, kondisi ini dinilai menyulitkan, terutama bagi jemaah lanjut usia yang kesulitan berpindah lokasi.
5. Polemik Lama soal Salat Id Satu Versi
Zuhri juga mengungkap bahwa persoalan ini bukan yang pertama kali terjadi. Selama bertahun-tahun, pelaksanaan salat Id di Desa Kedungwinong disebut hanya dilakukan satu kali berdasarkan kesepakatan tertentu.
Kesepakatan tersebut dinilai membatasi kebebasan sebagian umat Islam yang memiliki perbedaan penentuan hari raya. Ia menyayangkan kebijakan yang dianggap tidak mengakomodasi semua kelompok.
6. Versi Pemerintah Desa: Ada Kesepakatan Lama
Di sisi lain, Kepala Desa Kedungwinong, Miyadi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berangkat dari kesepakatan lama antara pemerintah desa, LP2A, serta takmir masjid dan musala.
Kesepakatan itu menetapkan bahwa salat Id dilaksanakan satu kali secara bersama di desa, demi menjaga kebersamaan dan ketertiban.
Namun, ia mengakui bahwa keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.
7. Mediasi Digelar, Situasi Sempat Memanas
Polemik ini sempat memicu reaksi dari sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat. Puluhan anggota KOKAM Sukoharjo bahkan mendatangi balai desa untuk melakukan klarifikasi.
Mediasi pun digelar dengan pengawalan aparat kepolisian dan TNI guna mencegah potensi gesekan di masyarakat.
8. Kades Bantah Isu Pembubaran Paksa
Menanggapi kabar yang beredar luas di media sosial, Miyadi membantah adanya pembubaran paksa salat Id.
Ia menegaskan bahwa tidak ada larangan langsung, dan pembatalan merupakan keputusan panitia.
Meski demikian, ia mengakui adanya kegaduhan yang muncul akibat kebijakan tersebut.
9. Permintaan Maaf dan Kebijakan Baru
Usai mediasi, Miyadi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Ia mengakui bahwa kebijakan pembatasan salat Id menjadi satu kali telah menimbulkan polemik.
Dalam kesepakatan terbaru, pemerintah desa menyatakan tidak akan lagi membatasi pelaksanaan salat Id, termasuk jika dilaksanakan lebih dari satu kali.
10. Komitmen Jaga Kebebasan Beribadah
Ke depan, pemerintah desa berkomitmen untuk memfasilitasi dan menjamin keamanan seluruh warga dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
Miyadi juga menegaskan akan mengakomodasi semua organisasi masyarakat Islam yang ada di desa, serta menjaga kerukunan antarwarga.
Saat ini, situasi di Desa Kedungwinong dilaporkan telah kembali kondusif.
Masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas ibadah dengan aman, damai, dan saling menghormati perbedaan.
Kontributor : Dinar Oktarini
