- Gubernur Ahmad Luthfi mengoptimalkan APBD Jawa Tengah untuk infrastruktur dan sektor produktif guna mendorong ekonomi masyarakat di Magelang.
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2026 mencapai 5,89 persen berkat realisasi investasi yang menyerap 92 ribu tenaga kerja.
- Sinergi pemerintah dengan berbagai pihak berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,38 persen serta menjaga kesehatan fiskal daerah.
SuaraJawaTengah.id - Di tengah tekanan ekonomi global dan ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu menjaga kinerja anggaran sekaligus mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut strategi utamanya adalah mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Luthfi, belanja daerah diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.
"APBD harus kita gunakan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan," kata Luthfi saat ditemui di sela kegiatan Rupiah Borobudur Playon di Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Minggu (5/7/2026).
Ia mengatakan strategi tersebut membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2026 tercatat mencapai 5,89 persen, melampaui rata-rata nasional. Di sisi lain, realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp110,02 triliun, sedangkan pada triwulan I-2026 telah menyentuh Rp23 triliun.
Baca Juga:MPLS 2026 Dimulai 13 Juli, Perpeloncoan hingga Kegiatan Malam Resmi Dilarang
Menurut Luthfi, peningkatan investasi juga berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 92 ribu orang pada triwulan I-2026. Investasi yang masuk ke Jawa Tengah, lanjutnya, masih didominasi sektor padat karya sehingga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Tak hanya itu, angka kemiskinan di Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen, seiring membaiknya aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Luthfi menilai capaian tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, perbankan, dunia usaha, hingga masyarakat dan media massa yang terus memberikan masukan terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kebijakan pemerintah.
Kinerja APBD Jawa Tengah tersebut sebelumnya juga mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Purbaya menyebut kondisi fiskal Jawa Tengah tetap terjaga meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga:Dulu Banjir dan Dinding Rapuh, Kini Rumah Kuli Bangunan di Kudus Ini Nyaman Ditempati
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan daerah Jawa Tengah pada Semester I-2026 telah mencapai 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai 52,06 persen dari target yang ditetapkan.
"Hal itu menunjukkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik," kata Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta mendorong berbagai kebijakan yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
