- Jaksa KPK menuntut Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq lima tahun penjara di Pengadilan Tipikor Semarang.
- Fadia didakwa melakukan pengaturan pengadaan tenaga alih daya dan menerima gratifikasi mencapai Rp2,6 miliar.
- KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada 22 September 2026 sebagai pengembangan perkara tersebut.
Dalam perkara yang sedang berjalan, JPU KPK menuntut Fadia dengan hukuman lima tahun penjara.
Jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda Rp250 juta. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Menurut jaksa, Fadia diduga memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenangkan PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) dalam pengadaan tenaga alih daya pada kurun waktu 2022 hingga 2026.
Baca Juga:Asal-usul Uang Sitaan KPK Jadi Titik Krusial, Hakim Tolak Istri Sudewo Bersaksi
PT RNB disebut merupakan perusahaan yang didirikan oleh Fadia.
Gratifikasi Rp2,6 Miliar
Selain dugaan pengaturan proyek, jaksa juga menyoroti penerimaan gratifikasi.
Dalam dakwaan kedua, penuntut umum menyatakan Fadia terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah kepala OPD dengan nilai mencapai Rp2,6 miliar.
Jaksa menyatakan perbuatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga:Saksi Bongkar Fadia Arafiq Jadi Sumber Modal PT RNB, Ada Aliran Uang Rp1,7 Miliar
Namun, di tengah proses tuntutan tersebut, muncul fakta lain yang membuka kemungkinan perkara belum selesai pada kasus yang saat ini disidangkan.
KPK telah menerbitkan sprindik baru dan meminta barang bukti perkara Fadia tetap berada di tangan penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.
Siapa yang Dibidik?
Belum ada informasi resmi mengenai pihak yang menjadi sasaran penyidikan baru KPK tersebut.
Jaksa juga belum menjelaskan materi perkara yang menjadi dasar penerbitan sprindik Nomor Sprin.Dik/61/Dik.00/01/09/2026.
Karena itu, belum dapat dipastikan apakah penyidikan baru tersebut akan mengarah kepada pihak tertentu atau berkaitan dengan dugaan tindak pidana lain.
