- Mayjen TNI Sriyanto dilantik Presiden Prabowo sebagai Wakil Kepala BPGMN pada Oktober 2026.
- Sriyanto mendorong koordinasi lintas sektor melalui workshop penanganan karhutla di Palembang pada akhir Oktober 2026.
- Ia menekankan pemanfaatan teknologi deteksi dini dan pengembangan potensi ekonomi alternatif untuk melindungi ekosistem gambut.
SuaraJawaTengah.id - Mayjen TNI Sriyanto membawa pengalaman panjang di dunia militer, pendekatan humanis kepada masyarakat, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam jabatan barunya sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Belum genap sebulan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026, Sriyanto mulai mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk menangani persoalan gambut dan mangrove, terutama ancaman karhutla yang berulang setiap tahun.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah workshop konsolidasi dan evaluasi penanganan karhutla di lahan gambut pada 29–30 Oktober 2026 di Hotel Swarnabumi, Palembang, Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dirancang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan BPGMN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kalangan akademisi Universitas Sriwijaya (Unsri), hingga sektor swasta, termasuk PT Polaris dan Bank BRI.
Baca Juga:Antisipasi Karhutla Susulan, Pemprov Jateng Minta Seluruh Jalur Pendakian Gunung Ditutup Sementara
Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya menyatukan evaluasi, pengalaman lapangan, serta kapasitas teknologi untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di kawasan gambut.
Berawal dari Dunia Militer, Kini Mengemban Tugas Lingkungan
Sriyanto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari kecabangan Zeni. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1998 yang memiliki pengalaman penugasan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Buton, Jambi, dan Lampung.
Dalam perjalanan kariernya, Sriyanto pernah menjabat Komandan Kodim 1413/Buton pada 2020–2021 dan Komandan Kodim 0415/Jambi pada 2021–2022. Ia kemudian dipercaya menjadi Asisten Logistik Kasdam II/Sriwijaya pada 2022–2023, sebelum bertugas sebagai perwira menengah di Denmabesad pada 2023–2025.
Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto menjabat Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam XXI/Radin Inten pada 2025–2026.
Baca Juga:Karhutla Gunung Lawu Capai 230 Hektare, Angin Kencang Hambat Pemadaman dari Udara
Pengangkatannya sebagai Wakil Kepala BPGMN bersama Prof. Satyawan Pudyatmoko sebagai kepala badan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2026. Keduanya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Oktober 2026.
Selain menjalani pendidikan militer, Sriyanto juga memiliki latar belakang akademik di bidang hubungan internasional dan pertahanan. Ia tercatat mengantongi gelar Master of International Relations (MIR), Master of Arts (MA), serta Magister Pertahanan dan menempuh pendidikan doktoral.
Ia juga pernah mendapat penugasan internasional sebagai Komandan Satuan Tugas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-M dalam misi perdamaian PBB MONUSCO pada 2016.
Pendekatan Humanis Saat Bertugas di Lampung
Salah satu rekam jejak Sriyanto sebelum masuk ke BPGMN adalah pendekatannya dalam penataan aset milik negara di wilayah Kodam XXI/Radin Inten.
Dalam tugas tersebut, ia menekankan bahwa penataan aset negara tidak semestinya membuat masyarakat merasa tertekan atau takut terhadap kehadiran aparat.
Menurut pendekatan yang ia terapkan, penataan aset perlu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketenteraman warga.
Sriyanto juga mendorong keterlibatan masyarakat dan kalangan perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan teritorial. Mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN), misalnya, dilibatkan dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Kegiatan tersebut mencakup penyediaan air bersih, konservasi alam, pendampingan sekolah luar biasa, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
Pengalaman ini menjadi salah satu gambaran pendekatan yang menghubungkan pelaksanaan tugas institusi dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Pernah Turun Langsung Padamkan Karhutla Way Kambas
Pengalaman Sriyanto dalam penanganan karhutla juga menjadi bagian penting dari rekam jejaknya.
Saat kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), ia turun langsung melakukan pemadaman di sejumlah titik krusial. Penanganan dilakukan dengan dukungan dua mobil pemadam kebakaran, satu mobil tangki air, truk NPS, serta drone.
Pengalaman tersebut relevan dengan tugas barunya di BPGMN, yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut serta mangrove.
Namun, penanganan karhutla di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Kebakaran tidak hanya berkaitan dengan api di permukaan, tetapi juga kondisi kelembapan gambut, ketersediaan air, tata kelola lahan, serta aktivitas manusia di sekitarnya.
Karena itu, Sriyanto menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan koordinasi antarlembaga agar pencegahan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.
Ingin Deteksi Dini Karhutla Berbasis Teknologi
Usai dilantik sebagai Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem pemantauan dan deteksi dini kebakaran.
Ia mengatakan, pemantauan tidak cukup hanya menunjukkan kondisi lapangan. Data yang dikumpulkan perlu diolah untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis hubungan antarfaktor, hingga menyusun proyeksi risiko.
“Jadi kalau pembuatan kita hanya sekadar pemantauan, ya kurang pas. Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi,” ujar Sriyanto.
Ia mencontohkan kondisi muka air gambut yang turun di bawah ambang tertentu sebagai salah satu indikator yang perlu segera ditindaklanjuti. Upaya pembasahan, termasuk melalui sekat kanal, perlu didukung pemetaan kondisi secara terperinci agar tindakan pencegahan bisa dilakukan pada titik yang tepat.
Sriyanto juga mendorong pengembangan sistem yang mampu memperkirakan potensi kebakaran lebih awal. Ia berharap pengembangan teknologi dapat membantu memprediksi risiko hingga beberapa hari sebelum kejadian, meskipun hal tersebut masih menjadi target pengembangan dan bukan kemampuan yang diklaim telah tersedia secara menyeluruh.
Deteksi dini, menurut dia, akan memberikan waktu bagi petugas untuk melakukan mitigasi dan menyiapkan perlindungan masyarakat, termasuk menentukan lokasi aman apabila situasi mengharuskan evakuasi.
Gambut Bukan Hanya untuk Perkebunan
Bagi Sriyanto, perlindungan gambut dan mangrove juga harus berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat.
Ia menilai lahan gambut memiliki potensi ekonomi yang tidak terbatas pada komoditas perkebunan seperti kelapa sawit. Salah satu komoditas yang dinilainya potensial dikembangkan adalah sagu, yang juga berkaitan dengan agenda ketahanan pangan nasional.
Selain sagu, ia menyebut jelutung sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi karena getahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Sementara di kawasan mangrove, pengembangan perikanan yang tidak merusak ekosistem dan pariwisata dapat menjadi pilihan penghidupan masyarakat.
“Gambut dan mangrove itu terkait dengan kehidupan masyarakat. Jadi ada potensi ekonomi yang luar biasa di gambut,” katanya.
Ia menegaskan, upaya pelestarian akan lebih efektif apabila masyarakat sekitar merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari ekosistem yang dijaga.
Karena itu, pendekatan yang didorong bukan hanya larangan membakar lahan, melainkan juga pendampingan, penyuluhan, serta pengembangan alternatif usaha yang lebih aman bagi lingkungan.
Sriyanto menilai masyarakat desa merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan gambut dan mangrove. Warga perlu dilibatkan agar memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan di sekitarnya.
