- Wamen P2MI Christina Aryani menyatakan banyak calon pekerja migran Indonesia terjebak pekerjaan ilegal di Myanmar akibat tawaran gaji besar.
- Pemerintah menerapkan verifikasi berlapis melalui Kementerian P2MI dan KBRI untuk mengamankan ratusan ribu lowongan kerja luar negeri resmi.
- STIPRAM Yogyakarta menerapkan seleksi ketat dan pengawasan berkala guna melindungi mahasiswanya yang menjalani program magang di luar negeri.
SuaraJawaTengah.id - Tawaran gaji besar dan pekerjaan menjanjikan di luar negeri masih menjadi jebakan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI). Alih-alih bekerja sebagai tenaga profesional atau admin seperti yang dijanjikan, sebagian justru terjerat pekerjaan ilegal hingga menjadi pelaku penipuan daring atau scammer di Myanmar.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengungkapkan, praktik perekrutan bermasalah masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.
Padahal, pemerintah telah memiliki 282.000 lowongan kerja luar negeri yang masuk dalam sistem penempatan. Namun banyak masyarakat justru masih tergoda tawaran pekerjaan dari jalur yang tidak jelas dan belum terverifikasi.
"Kadang-kadang ketika mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang tidak diverifikasi, kita tidak tahu sebenarnya pekerjaan itu seperti apa. Ada yang dijanjikan bekerja sebagai admin, ternyata menjadi scammer di Myanmar," ungkap Christina dalam diskusi Perlindungan Pekerja Migran di Stipram Yogyakarta, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:Kota Jogja Siapkan Rp40 Miliar Angkut Sampah ke PSEL, Bantul Pastikan Warga Sekitar Tak Direlokasi
Ancaman terhadap pekerja migran ternyata tidak berhenti pada penipuan perekrutan. Christina mengungkapkan, pemerintah setiap hari menerima sekitar 50 pengaduan terkait berbagai persoalan pekerja migran Indonesia.
Kasusnya beragam, mulai dari pekerja sakit, tertipu, mengalami persoalan ketenagakerjaan, hingga meninggal dunia. Menurutnya, masyarakat sering kali hanya mengetahui kasus-kasus yang viral di media sosial.
"Padahal banyak persoalan lainnya yang tetap ditangani meskipun tidak menjadi perhatian publik," jelasnya.
Persoalan lain yang juga mengemuka, lanjutnya terkait pemulangan jenazah pekerja migran. Kasus pekerja migran yang meninggal dunia saat berstatus overstay masih sering terjadi.
Biaya pemulasaraan dan pemulangan jenazah tidak sepenuhnya tertanggung sehingga komunitas pekerja migran di luar negeri dan relawan harus menggalang sumbangan.
Baca Juga:Sleman Siaga Karhutla, Lereng dan Hutan Gunung Merapi Jadi Perhatian
Christina menyatakan pemerintah berupaya memastikan pekerja migran yang meninggal dunia mendapatkan penanganan, termasuk pemulangan jenazah hingga ke daerah asal.
"Adanya upaya peningkatan perlindungan melalui BPJS dan santunan bagi pekerja migran," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menerapkan verifikasi berlapis terhadap lowongan pekerjaan luar negeri. Mekanisme tersebut dilakukan melalui jalur government to government (G2G) maupun private to private (P2P).
Dalam skema P2P, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) bekerja sama dengan agensi di negara tujuan. Agensi tersebut harus menyampaikan kebutuhan tenaga kerja kepada kedutaan Indonesia untuk diperiksa.
KBRI akan memastikan keberadaan perusahaan, rekam jejak, hingga kemungkinan adanya catatan buruk perusahaan tersebut. Dalam kondisi tertentu, pemeriksaan bahkan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi perusahaan.
Setelah dinyatakan sah, lowongan baru dapat diverifikasi. Kementerian P2MI juga melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan penempatan yang mengajukan izin.
