- KPK memeriksa Plt Bupati Pemalang berinisial N pada 10 November 2026 guna mendalami dugaan modal politik AW.
- Penyidikan ini menelusuri hubungan antara kebutuhan biaya kampanye Pilkada dengan penerimaan uang oleh tersangka AW.
- Bupati Pemalang nonaktif AW sebelumnya terjaring OTT KPK pada 28 Juli 2026 dalam kasus dugaan pemerasan.
SuaraJawaTengah.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan keterkaitan kebutuhan modal politik Pilkada 2024 dengan penerimaan uang oleh Bupati Pemalang nonaktif, AW, yang kini terseret kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang berinisial N sebagai saksi, Selasa (10/11/2026). Penyidik mendalami pengetahuan N mengenai kebutuhan biaya politik yang diperlukan AW saat mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali informasi mengenai modal politik AW sekaligus mengonfirmasi keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa sebelumnya.
"Plt. Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh Bupati saat itu (AW), sehingga ini juga mengonfirmasi saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati," kata Budi melansir ANTARA, Rabu (1/11/2026).
Baca Juga:Divonis 8,5 Tahun Penjara, Sudewo Sebut Ada Intervensi Politik
Menurut Budi, pendalaman mengenai kebutuhan biaya kampanye tersebut penting karena berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh AW.
KPK ingin mengungkap apakah terdapat hubungan antara kebutuhan pendanaan politik dengan aliran uang yang diduga diterima AW dalam perkara yang sedang ditangani penyidik.
AW sendiri merupakan Bupati Pemalang nonaktif yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap jajaran pemerintah daerah dan pihak swasta.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. AW menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Dua hari kemudian, pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka yang terbagi dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Baca Juga:Sudewo Melawan! Tolak Vonis 8,5 Tahun Penjara dan Siapkan Banding
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
Penyidik menduga AW melalui GH meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga berperan mengumpulkan uang tersebut hingga mencapai Rp1,98 miliar.
Sementara itu, klaster kedua justru berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap AW. Dalam perkara ini, KPK menetapkan SBD dan ayahnya, LBS, sebagai tersangka.
SBD diketahui merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Penyidik menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS.
Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan jasa pengurusan perkara di KPK.
Pemeriksaan terhadap Plt. Bupati Pemalang menjadi bagian dari upaya KPK mengurai lebih jauh dugaan hubungan antara kebutuhan modal politik, penerimaan uang, dan praktik pemerasan yang menjerat AW.
