SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara tegas akan melawan bagi siapapun yang mencoba mengganggu keutuhan NKRI atau merubah ideologi pancasila.
Hal itu disampaikannya usai menggelar sarasehan kebangsaan bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Gedung Gradhika Bhakti Provinsi Jawa Tengah, Jumat (20/11/2020).
“Clear, kita akan bersikap terhadap problem yang dihadapi. Seandainya ada yang mengganggu ideologi atau mengganti NKRI dan pancasila, kita sepakat akan melawan,” tegas Ganjar usai acara.
Sarasehan Kebangsaan bertajuk Jaga Jawa Tengah Jaga Indonesia itu juga menghadirkan TNI, Polri, Kejaksaan dan BIN. Tujuannya, untuk mengurai problem yang dihadapi dan mencari solusi secara bersama.
Ada dua hal yang ditekankan dalam pembahasan pada pertemuan kali ini, yakni pandemi Covid-19 dan ideologi negara.
“Tadi sudah disampaikan oleh Habib Luthfi bahwa pandemi ini serius, tapi persoalan ideologi jangan sampai abai,” lanjutnya.
Dari situlah, Ganjar menggelar sarasehan kebangsaan untuk meminta pendapat dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan elemen yang lain.
“Ada banyak urgensi, hari ini kita undang tokoh agama dan tokoh masyarakatdi Jawa Tengah. Kalau saya memulai tadi, kita mendengarkan dari tokoh agama menyampaikan kondisi yang ada di umatnya masing-masing, dan tokoh masyarakat juga menyampaikan kondisi menyampaikan kondisi Jawa Tengah. Ada ekonomi, sosial, dan politik,” ujar Ganjar usai acara.
Ia berharap, kegiatan tersebut mampu memberikan impact yang baik bagi Jawa Tengah. Jika memang diperlukan, kegiatan tersebut akan digelar secara rutin.
Baca Juga: Ajukan Eksepsi di Sidang Perdana, Wasmad Sebut Nama Ganjar dan Habib Syekh
“Konsultasi ini kita lakukan agar jateng bisa menjadi tenang, senang dan semua bisa mengikuti kegiatan dengan protokol kesehatan yang baik,” paparnya.
Sementara Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan memberikan kesempatan dan ruang bagi intoleransi di Jawa Tengah. Ia juga telah memerintahkan Kapolres di seluruh Jawa Tengah untuk bertindak tegas.
"Tidak ada kesempatan dan ruang buat kelompok intoleran. Khususnya di wilayah Polda Jateng itu harga mati. Seluruh jajaran Kapolres sudah saya perintahkan. Tidak ada intolen di Jateng,” ungkapnya.
Kapolda juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya turut melakukan penanganan Covid-19 dan pengamanan Pilkada serentak 2020.
“Pada prinsipnya kita menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Bahas Persoalan Bangsa, Ganjar Ajak Kapolda Jateng Temui Habib Luthfi
-
Kenakan Pakaian Ini, Atikoh Dapat Pujian dari Pedangdut Uut Permatasari
-
Acara Berpotensi Kerumunan, Ganjar Tegaskan Tak akan Beri Izin
-
Habib Luthfi bin Yahya Tunda Acara Maulid Akbar, Ganjar: Contoh yang Baik
-
Langgar Prokes, Dokter Tirta Minta Dua Gubernur Ini Diperiksa Seperti Anies
Terpopuler
- 5 Sepatu Skechers Max Cushioning yang Empuk untuk Jalan Kaki Jauh dan Olahraga
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Rekomendasi Produk Viva untuk Eksfoliasi Wajah, Mulai Rp12 Ribuan
- Usai Heboh, Pelindo Jasa Maritim Copot Silfester Matutina dari Komisaris Usai 5 Hari Menjabat
- Apakah Pertalite Akan Naik Harga 26 September 2026? Ini Kata Bahlil
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Mooncake Festival 2026 Jadi Ruang Akulturasi Budaya di Semarang
-
Rayakan Pestapora 2026 Bareng BRImo, Ada Cashback dan Keseruan di Booth BRI
-
Bupati Gowa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi PBG, Kuasa Hukum Langsung Laporkan Penyidik
-
Mooncake Festival Dorong Pecinan Semarang Jadi Ruang Budaya yang Hidup
-
Keracunan MBG Terulang, Mantan Bupati Batang Desak BGN Perketat Pengawasan SPPG