Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Senin, 06 September 2021 | 15:41 WIB
Tangkap layar video saat kebun buah melon petani Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah diduga dirusak oleh kendaraan berat TNI pada (26/8/2020) [istimewa]

Andika menjelaskan, saat ini kawasan Urutsewu tidak lagi dijadikan lokasi latihan menembak prajurit TNI AD. Terutama yang berkaitan dengan latihan menggunakan peluru tajam dan ledakan. Latihan di kawasan tersebut hanya berupa manufer dan penelitian.

Sama seperti tahun lalu, menurut aktivis Urutsewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho, warga kembali akan mengajukan protes ke Kanwil BPN Jawa Tengah.

Salah satu yang menjadi point keberatan warga adalah mereka tidak dilibatkan dalam proses pengukuran yang dilakukan BPN.

“Itu yang saya kira harus digaris bawahi betul. Kami juga telah melakukan komplain ke Kanwil BPN Semarang. Sampai hari ini tidak ada tanggapan,” ujar Sunu.

Baca Juga: Sindir Dokter Lois, Bupati Kebumen: Orang yang Tak Percaya Covid-19 Sesat

Dia mengaku belum mengetahui posisi lahan yang telah disertifikatkan atas nama TNI. “Saya juga yang terbaru ini belum tahu yang sebelah mana itu. Di berita juga tidak disebutkan di desa mana.”

Perkiraan lokasi lahan yang telah disertifikatkan TNI AD berada di Desa Desa Lembupurwo dan Mirit Petikusan, Kecamatan Mirit. Hal itu berdasarkan informasi bahwa masyarakat kedua desa tersebut dikumpulkan untuk musyawarah sekitar 2 hari lalu.

“Masyarakat dikumpulkan, kemudian masyarakat menyatakan tidak setuju. Tapi kemudian di dalam musyawarah itu pada akhirnya masyarakat menyetujui,” kata Sunu.

Sunu menduga warga yang menghadiri rapat mendapat intimidasi. “Intimidasi tidak selalu kekerasan ya. Bisa ketika musyawarah itu tidak imbang dalam arti masyarakat di bawah tekanan dan lain sebagainya.”

Dia berharap pemeritah melindungi masyarakat. Sebab yang terjadi saat ini seolah-olah masyarakat dibenturkan langsung dengan TNI.

Baca Juga: Kisah Watu Kelir Kebumen, Situs Geologi dan Mitos Suara Gamelan Astral

“Kenapa nggak BPN saja sih yang turun. Kenapa harus selalu TNI yang dikedepankan. Ketika musyawarah ada tentara, ya masyarakat takut lah. Coba BPN turun sendiri, ngobrol langsung dengan masyarakat, ditelusuri. Nggak usah bawa-bawa tentara.”

Load More