Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Rabu, 23 Oktober 2024 | 22:58 WIB
Ilustrasi pilkada. [Ist]

Ia mengatakan kampanye hitam tersebut bisa ditelusuri dan ditindak secara tegas karena melakukan disinformasi.

"Kalau negative campaign masih okelah ya, misalnya dengan menyerang atau menampilkan hal-hal buruk tapi faktual. Kalau black campaign sudah enggak faktual, enggak hanya misinformasi tapi sudah disinformasi," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan para paslon sebaiknya lebih berhati-hati dalam bertutur kata saat kampanye agar ketika video pernyataannya dipotong, tidak menimbulkan disinformasi.

Kendati demikian, dia mengakui hal itu kadang tidak terelakan meskipun pidato kampanyenya sudah dengan kehati-hatian.

Baca Juga: Buruh dan Pengusaha di Jawa Tengah Bertemu, Rumuskan Upah Minimum 2025

"Kadang kita enggak kepikiran, misalkan dipotong satu bagian, sehingga konteksnya hilang dan muncul makna yang berbeda," kata Edi.

Saat memberi keterangan pers, calon bupati petahana Purbalingga, Diah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mengatakan video yang beredar di media sosial itu tidak menampilkan pernyataannya secara utuh karena dipotong beberapa bagian, sehingga menimbulkan polemik.

Saat menghadiri acara konsolidasi bersama sukarelawan di posko pemenangan, kata dia, ada sukarelawan yang menanyakan jika ada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya masuk kategori mampu namun saat pilkada justru memilih paslon lain.

"Saya jawab memang secara spontan 'coret', kenapa? Karena di sini saya sebetulnya tidak menanggapi masalah dukungannya ke mana, tetapi saya menanggapi PKH mampu ya pasti dicoret," katanya.

Dia mengatakan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati, penerima manfaat bantuan sosial, PKH, dan sebagainya merupakan orang-orang yang tidak mampu.

Baca Juga: Survey Terbaru Pilgub Jateng: Luthfi-Yasin Lebih Dikenal, Andika-Hendi Lebih Disukai

Selama ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Purbalingga selalu mengupayakan agar bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran.

Load More