Ia mengatakan kampanye hitam tersebut bisa ditelusuri dan ditindak secara tegas karena melakukan disinformasi.
"Kalau negative campaign masih okelah ya, misalnya dengan menyerang atau menampilkan hal-hal buruk tapi faktual. Kalau black campaign sudah enggak faktual, enggak hanya misinformasi tapi sudah disinformasi," katanya.
Terkait dengan hal itu, dia mengatakan para paslon sebaiknya lebih berhati-hati dalam bertutur kata saat kampanye agar ketika video pernyataannya dipotong, tidak menimbulkan disinformasi.
Kendati demikian, dia mengakui hal itu kadang tidak terelakan meskipun pidato kampanyenya sudah dengan kehati-hatian.
Baca Juga: Buruh dan Pengusaha di Jawa Tengah Bertemu, Rumuskan Upah Minimum 2025
"Kadang kita enggak kepikiran, misalkan dipotong satu bagian, sehingga konteksnya hilang dan muncul makna yang berbeda," kata Edi.
Saat memberi keterangan pers, calon bupati petahana Purbalingga, Diah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mengatakan video yang beredar di media sosial itu tidak menampilkan pernyataannya secara utuh karena dipotong beberapa bagian, sehingga menimbulkan polemik.
Saat menghadiri acara konsolidasi bersama sukarelawan di posko pemenangan, kata dia, ada sukarelawan yang menanyakan jika ada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebenarnya masuk kategori mampu namun saat pilkada justru memilih paslon lain.
"Saya jawab memang secara spontan 'coret', kenapa? Karena di sini saya sebetulnya tidak menanggapi masalah dukungannya ke mana, tetapi saya menanggapi PKH mampu ya pasti dicoret," katanya.
Dia mengatakan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati, penerima manfaat bantuan sosial, PKH, dan sebagainya merupakan orang-orang yang tidak mampu.
Baca Juga: Survey Terbaru Pilgub Jateng: Luthfi-Yasin Lebih Dikenal, Andika-Hendi Lebih Disukai
Selama ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Purbalingga selalu mengupayakan agar bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran.
Berita Terkait
-
Mirip Cappadocia, Begini Kemeriahan Festival Balon Udara di Pekalongan
-
Penegak Hukum Didesak Ungkap Aktor Intelektual di Balik Kericuhan Pilkada Puncak Jaya
-
Bentrokan Akibat Pilkada Puncak Jaya Masih Terjadi, Pakar: Akan Ganggu Pemerintahan Daerah
-
Riau Jadi Provinsi Kedua Tertinggi Terjadi PHK
-
Pilkada yang Bertaruh Nyawa: KPU hingga DPR Disorot soal Konflik Berdarah di Puncak Jaya
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
Pilihan
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
-
Gelombang Kejutan di Industri EV: Raja Motor Listrik Tersandung Skandal Tak Terduga
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi Lagi Rp34.000 Jadi Rp1.846.000/Gram
Terkini
-
Pertamina Tindak Tegas Kasus BBM Tercampur Air: Dua Awak Mobil Tangki Dipecat, SPBU Trucuk Dibekukan
-
THR Lebaran 2025 Jadi Mimpi Buruk: Ratusan Pekerja Jateng Gigit Jari, Sritex Terseret!
-
10 April 2025, Saatnya Pemegang Saham Dapat Dividen Rp31,4 Triliun dari BBRI
-
Mudik Lebaran 2025: Pertamax Jadi Andalan Pemudik, Konsumsi Naik 77 Persen
-
Jawa Tengah Ketiban Durian Runtuh! Gubernur Luthfi Gandeng DPR RI untuk Kucuran Dana Pusat