Lindungi Kades, Ahmad Luthfi Tegaskan Pendampingan Hukum untuk Cegah Korupsi

SuaraJawaTengah.id - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan penuh kepada para kepala desa (kades) di wilayahnya dalam melaksanakan program-program pembangunan desa.

Komitmen ini diberikan dengan syarat bahwa para kades bekerja sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan arahan kepada ribuan kades dalam kegiatan Sekolah Antikorupsi yang diselenggarakan di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, pada Selasa, 29 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 7.810 kepala desa dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Luthfi menyampaikan bahwa kepala desa tidak boleh terus-menerus berada dalam tekanan hukum atau diancam dengan pidana tanpa alasan yang jelas.

Menurutnya, pendekatan yang terlalu represif terhadap kepala desa justru dapat menghambat jalannya pembangunan di tingkat desa yang merupakan ujung tombak pembangunan nasional.

"Kepala desa harus didampingi, bukan ditakuti. Kita harus menciptakan stabilitas di desa. Setelah pulang dari kegiatan ini, saya minta fungsi Tiga Pilar kembali dihidupkan secara efektif. Tidak boleh ada lagi kepala desa yang sedikit-sedikit ditakut-takuti dengan ancaman pidana," tegasnya di hadapan ribuan peserta.

Mantan Kapolda Jawa Tengah ini menjelaskan bahwa melalui Sekolah Antikorupsi, pihaknya ingin memberikan pemahaman hukum yang utuh kepada para kades.

Sekolah ini menjadi program pelatihan antikorupsi pertama di Indonesia yang secara masif diikuti oleh ribuan kepala desa dalam satu kesempatan.

Luthfi menekankan pentingnya penguatan sinergi antara kepala desa, aparat keamanan, dan penegak hukum. Ia menghidupkan kembali konsep Tiga Pilar di pemerintahan desa, yang terdiri dari kepala desa/lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Baca Juga: 19% Lahan di Jateng Belum Bersertifikat, Pemprov dan Kementerian ATR/BPN Siap Kolaborasi

Ketiganya diminta untuk bekerja sama lebih solid dalam membangun desa dan menjaga stabilitas wilayah masing-masing.

Tak hanya itu, Luthfi juga mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengucurkan dana bantuan keuangan sebesar Rp1,2 triliun untuk pembangunan desa di tahun 2025.

Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para kades untuk menjalankan program-program pembangunan yang selaras dengan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam penggunaan dana tersebut, kepala desa harus benar-benar memahami aturan yang berlaku agar tidak terjerat masalah hukum.

Untuk itu, pendampingan akan dilakukan tidak hanya oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa, tetapi juga oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian.

"Kejaksaan dan kepolisian akan mengawal proses pembangunan desa. Jangan sampai ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Kita ingin kepala desa fokus membangun, bukan malah khawatir dengan bayang-bayang hukum selama mereka bekerja sesuai aturan," ujarnya.