Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rio Vernika Putra, sebelumnya telah membacakan dakwaan bahwa pasangan ini menerima suap dan gratifikasi total sebesar Rp9 miliar dari berbagai pihak.
Dalam dakwaan pertama, keduanya disebut menerima suap dari dua pengusaha: Martono dari PT Chimader 777 dan Rachmat Utama Djangkar dari PT Deka Sari Perkasa.
Alwin, menurut dakwaan, meminta komitmen fee sebesar Rp1 miliar kepada Martono sebagai syarat mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2023. Dana tersebut dipakai untuk membiayai pelantikan Hevearita sebagai Wali Kota Semarang.
Sementara Rachmat disebut memberikan komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar setelah perusahaannya memenangkan proyek pengadaan meja dan kursi fabrikasi senilai Rp20 miliar dalam Perubahan APBD 2023.
Pada dakwaan kedua, Hevearita dan Alwin bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari, diduga memotong insentif pemungutan pajak dan tambahan penghasilan ASN Bapenda. Uang hasil potongan tersebut, sebesar Rp3 miliar, kemudian dibagi di antara ketiganya.
Dalam dakwaan ketiga, jaksa menyebut pasangan ini menerima gratifikasi dari proyek penunjukan langsung di 16 kecamatan Kota Semarang. Dari nilai proyek sebesar Rp16 miliar, masing-masing menerima Rp2 miliar yang tidak dilaporkan kepada KPK.
Kini, kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bagaimana struktur birokrasi dan lembaga swasta seperti Gapensi bisa dijadikan sarana perantara dalam praktik korupsi yang sistematis.
Komitmen fee yang mestinya ilegal, justru menjadi “kebiasaan” yang dijalankan dengan keyakinan bahwa akan mendapat imbal balik proyek.
Dakwaan yang menjerat Hevearita dan suaminya disusun dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf a, Pasal 11, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 B.
Baca Juga: Iswar Pastikan Wali Kota Semarang Berangkat Retret di Magelang
Dalam persidangan, Hevearita dan Alwin menyatakan tidak mengajukan eksepsi, yang menandakan kesiapan mereka menjalani pemeriksaan lanjutan.
Kasus ini pun masih akan terus berkembang seiring pemanggilan saksi-saksi lainnya, termasuk kemungkinan adanya pengembangan penyidikan terhadap aktor-aktor lain yang terlibat dalam aliran dana korupsi di tubuh Pemkot Semarang.
Lebih dari sekadar skandal individu, pengungkapan praktik komitmen fee ini membuka mata publik tentang pentingnya pengawasan terhadap pola distribusi proyek di pemerintahan daerah dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aktor-aktor di balik layar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Rp7 Miliar Digelontorkan, Jalan Jepara-Keling Diperlebar dan Dibeton hingga Akhir 2026
-
Sebelum Duduki Kursi Wapres, AMPB Ingatkan Dasco: Ada Janji Terkait RUU Perampasan Aset
-
Cegah Bullying hingga Radikalisme, Densus 88 Pantau Grup WhatsApp Ketua OSIS SMP
-
Ahmad Luthfi Bidik Juara Umum Pornas Korpri 2027, Porprov Jadi Ajang Pemanasan
-
Tiga Generasi Menjaga Warisan, Kisah Kerupuk Massa Jaya Bertumbuh Bersama BRI