SuaraJawaTengah.id - Sebuah pengakuan mengejutkan mengguncang ruang sidang Pengadilan Tipikor Semarang. Suami mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu, Alwin Basri, ternyata sudah lebih dulu tahu bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang telah masuk radar dan menjadi target operasi (TO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fakta ini terkuak dari bibir saksi kunci, Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bapenda Kota Semarang, Binawan Febrianto, dalam persidangan pada Rabu (tanggal sidang).
Binawan menceritakan momen penuh ketegangan pada Januari 2024, ketika Alwin Basri yang tampak murka memberinya bocoran krusial tersebut.
"Januari 2024 Pak Alwin marah, menyampaikan 'kowe (kamu) di-TO KPK'," kata Binawan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Sarwadi.
Peringatan bernada amarah itu, menurut Binawan, dilontarkan Alwin Basri karena ia merasa praktik 'setoran' yang selama ini berjalan mulus kini sudah tidak aman lagi. Alwin menyebut bahwa Bapenda sudah tidak steril dan informasinya telah "bocor" ke lembaga antirasuah.
Kebocoran yang dimaksud tak lain adalah skandal pemberian uang dari hasil iuran para pegawai Bapenda kepada Wali Kota Hevearita dan Alwin Basri sendiri. Praktik haram ini diduga menjadi sumber kemarahan Alwin, karena terendusnya skema ini oleh KPK berarti lonceng bahaya telah berbunyi.
Jatah Ditahan Dulu, Ternyata Sudah Tercium KPK
Dalam kesaksiannya, Binawan tanpa ragu membenarkan aliran dana jumbo tersebut. Ia merinci total Rp1,2 miliar diserahkan sebagai "tambahan operasional" untuk Hevearita G. Rahayu, yang diberikan secara bertahap pada triwulan IV 2022 serta triwulan I, II, dan III tahun 2023.
Sementara itu, Alwin Basri juga disebut menerima jatahnya sendiri dengan total mencapai Rp1 miliar. Uang tersebut diserahkan dalam beberapa termin, yakni pada Juli, dua kali pada Oktober, dan November 2023.
Baca Juga: 'Jangan Ikut-Ikut!' Pesan Mbak Ita ke Suami Sebelum Skandal Suap Rp20 Miliar Terungkap
Menariknya, Binawan mengungkap sebuah instruksi penting dari Alwin pada akhir tahun lalu yang mengindikasikan bahwa ia sudah mencium adanya bahaya. Jatah untuk bulan Desember 2023 ternyata sempat ditahan atas permintaan Alwin sendiri.
"Jatah Desember 2023 sebenarnya sudah disiapkan, namun belum diberikan. Pak Alwin minta agar disimpan dulu karena masih ada KPK," ungkap Binawan.
Instruksi "simpan dulu" itu seolah menjadi firasat buruk yang akhirnya terbukti. Ironisnya, pada Januari 2024, Alwin Basri sempat menagih kembali jatah yang tertunda itu, sebelum akhirnya meledak dalam kemarahan saat menyadari bahwa seluruh permainan mereka telah bocor dan menjadi target operasi KPK.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Bukan LCGC! Ini 3 MPV Bekas Rp80 Jutaan Paling Nyaman dan Irit BBM, Dijamin Senyap di Tol
-
Usai OTT Bupati Sudewo, Pelayanan Publik di Kabupaten Pati Dipastikan Kondusif
-
Kunci Jawaban Matematika Kelas 4 Halaman 132: Panduan Belajar Efektif
-
Peringati HUT Ke-12, Semen Gresik Gelar SG Fun Run & Fun Walk di Area Greenbelt Pabrik Rembang
-
5 Fakta Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati yang Menjerat Bupati Sudewo