Indonesia Jadi Laboratorium Buzzer: Riset Ungkap Tentara Siber Bayaran Pengaruhi Opini Publik

SuaraJawaTengah.id - Sebuah penelitian mendalam selama lima tahun akhirnya membongkar tabir gelap di balik masifnya aktivitas pendengung atau buzzer di ruang digital Indonesia.

Fenomena yang kerap meresahkan ini ternyata telah berevolusi menjadi sebuah industri yang terorganisir, dengan elite politik dan bisnis sebagai pemodal utamanya.

Fakta mengejutkan ini diungkap oleh Antropolog politik komparatif dari University of Amsterdam, Ward Berenschot.

Menurutnya, temuan ini bukan sekadar asumsi, melainkan hasil dari riset panjang yang melibatkan wawancara langsung dengan para pelaku di lapangan.

"Kami sudah sekitar lima tahun melakukan riset tentang fenomena kejahatan siber di Indonesia," kata Ward dalam sebuah workshop yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jumat (23/8/2025).

Riset kolaborasi antara University of Amsterdam, Undip, dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini menelusuri secara detail bagaimana 'tentara siber' ini beroperasi, siapa yang menggerakkan, dan dari mana sumber pendanaannya berasal.

Hasilnya mengonfirmasi kecurigaan banyak pihak. Para buzzer tidak bergerak sendiri, melainkan didanai secara sistematis oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menggiring dan memanipulasi opini publik di media sosial.

"Temuannya memang menjadi industri karena justru banyak elite politik, elite bisnis yang mendanai tentara siber tersebut untuk mempengaruhi opini publik di media sosial," tegas Ward.

Tujuan dari riset ini, lanjutnya, adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar.

Baca Juga: Dilema PO Hariyanto: Royalti Musik Bikin Bus Hening di Tengah Anjloknya Penumpang

Lebih dari itu, ia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak tinggal diam dan segera merumuskan kebijakan yang dapat menghentikan praktik kotor ini. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah kewajiban transparansi.

"Pemilik suatu akun media sosial harus jujur ketika unggahannya dibayar, harus transparan," katanya.

Indonesia Jadi Laboratorium Buzzer

Wakil Rektor IV Undip Semarang, Wijayanto, menjelaskan alasan mengapa Indonesia menjadi lokasi penting bagi penelitian ini.

Kombinasi antara status Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia dan sistem politik pemilihan langsung, menciptakan lahan subur bagi praktik manipulasi opini.

Menurutnya, hasil penelitian ini mengerucut pada tiga rekomendasi utama: perlunya peningkatan literasi digital di masyarakat, penegakan etika politik bagi para elite, serta tuntutan transparansi yang lebih ketat bagi platform digital.