Soroti Korban Jiwa, Rektor Unnes Desak Aparat Pakai Pendekatan Humanis Amankan Demo Damai

SuaraJawaTengah.id - Merespons dinamika nasional yang diwarnai jatuhnya korban jiwa selama aksi demonstrasi, sivitas akademika Universitas Negeri Semarang (Unnes) secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk menghentikan pendekatan represif dan mengutamakan sisi humanis dalam mengamankan setiap aksi penyampaian aspirasi damai.

Seruan ini menjadi salah satu poin krusial dalam pernyataan sikap resmi yang disampaikan langsung oleh Rektor Unnes, Prof. S Martono, di Semarang pada Jumat (5/9/2025).

Menurutnya, sebagai institusi yang berlandaskan wawasan konservasi, Unnes menjunjung tinggi nilai luhur dalam kehidupan berbangsa, termasuk menghargai hak konstitusional warga negara.

Menyoroti insiden yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, pihak universitas menyampaikan duka cita yang mendalam atas para korban yang gugur.

"Semoga para pejuang demokrasi tersebut diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," kata Prof. S Martono.

Lebih dari sekadar ucapan belasungkawa, Unnes juga menuntut pertanggungjawaban konkret. Mereka mendesak aparat untuk segera menegakkan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Langkah ini dinilai penting agar para korban beserta keluarganya dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

Sentil Pemerintah dan DPR Soal Kebijakan

Tak hanya menyoroti aparat, kritik tajam juga diarahkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga: 'Jangan Pukulin Saya Lagi!', Igauan Terakhir Mahasiswa UNNES Iko Juliant Sebelum Wafat Jadi Misteri

Unnes mendesak kedua lembaga tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja yang menjadi akar persoalan bangsa.

Sivitas akademika Unnes menuntut penciptaan kehidupan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.

Mereka juga menyoroti pentingnya alokasi APBN yang bijaksana untuk sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi rakyat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan infrastruktur dasar.

Secara spesifik, Unnes mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan semua kebijakan yang terbukti atau berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.

Kebijakan yang memperlebar kesenjangan ekonomi, mengancam hak-hak sipil dalam berdemokrasi, dan yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus segera dicabut.

"Kemudian, mendorong pemerintah dan DPR untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat secara damai sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi," tegas Rektor.