- IBI Jateng khawatir demo ganggu layanan kesehatan.
- Ibu hamil, bayi, dan pasien darurat paling terancam.
- Akses medis harus dijaga di tengah situasi politik panas.
SuaraJawaTengah.id - Gelombang aksi demonstrasi yang kian marak di berbagai daerah membawa kekhawatiran serius di sektor kesehatan.
Bukan hanya soal kerusakan fasilitas publik, eskalasi massa yang tak terkendali berpotensi melumpuhkan layanan vital yang menyangkut nyawa, terutama bagi ibu hamil dan bayi.
Kecemasan ini disuarakan langsung oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Istirochah, S.SIT, BD, M.Kes.
Menurutnya, situasi yang tidak kondusif dapat secara langsung menghambat akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan dan mengganggu kerja para tenaga medis di lapangan.
Ia mengingatkan, di tengah panasnya suhu politik, ada nyawa-nyawa yang bergantung pada kelancaran layanan kesehatan setiap detiknya.
"Ini rumah kita, kita rawat bersama, kita jaga bersama. Dikhawatirkan, dengan kondisi yang tidak kondusif akan juga mengganggu pelayanan kesehatan bagi warga. Ini tentu akan sangat mengkhawatirkan," ujar Istirochah di Semarang, Rabu (3/9/2025).
Kekhawatiran ini sangat beralasan. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan populasi tenaga kesehatan terbesar, di mana lebih dari 35 ribu bidan tersebar di seluruh penjuru wilayah.
Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan keselamatan ibu saat melahirkan dan kesehatan anak-anak di periode emas pertumbuhan.
Jika jalanan diblokade atau terjadi kericuhan, ambulans bisa terjebak, pasien darurat tak bisa segera ditangani, dan para bidan pun bisa kesulitan mencapai tempat tugasnya.
Baca Juga: Pekalongan Mencekam! Demo Ratusan Ojol Berakhir Ricuh, Gedung DPRD Dibakar dan Dirusak Massa
“Jika situasi tidak kondusif, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan bisa terganggu. Hal ini akan berdampak langsung pada keselamatan ibu hamil, bayi, serta pasien dengan kondisi darurat,” tegasnya.
Dampak mengerikan ini, kata Istirochah, seringkali luput dari perhatian di tengah riuhnya isu-isu politik yang diusung dalam demonstrasi.
Padahal, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara yang tidak boleh terganggu oleh gejolak sosial politik.
Posisi Jawa Tengah yang strategis dan sering dianggap sebagai barometer keamanan nasional membuat seruan ini semakin relevan. Stabilitas di Jateng tidak hanya penting bagi warganya, tetapi juga memberikan sinyal ketenangan bagi seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Polda Jawa Tengah juga telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan menyalurkan aspirasi secara damai.
Aparat keamanan berkomitmen mengawal setiap aksi unjuk rasa yang sesuai aturan, namun tidak akan mentolerir tindakan anarkis yang merugikan kepentingan publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
Skandal PSSI Jateng Memanas: Johar Lin Eng Diduga Jadi 'Sutradara' Safari Politik Khairul Anwar
-
8 Tempat Camping di Magelang untuk Wisata Akhir Pekan Syahdu Anti Bising Kota
-
Bukan Cuma Sepak Bola! Intip Keseruan dan Kekompakan Jurnalis Semarang di Tiba Tiba Badminton 2025
-
7 Jalur Trek Lari di Purwokerto, Syahdyu untuk Melepas Penat dan Menjaga Kebugaran
-
BRI Genap 130 Tahun, Tegaskan Komitmen terhadap UMKM dan Inklusi Keuangan Nasional