- Dualisme Keraton Kasunanan Surakarta dikhawatirkan berdampak serius terhadap stabilitas dan perekonomian Kota Solo.
- Stabilitas internal keraton penting karena menghasilkan kepastian, yang menjadi modal utama bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi.
- Pemerintah diharapkan menjaga paugeran adat keraton untuk mengembalikan keraton pada landasan yang benar.
SuaraJawaTengah.id - Dualisme di dalam Keraton Kasunanan Surakarta diharapkan cepat selesai. Jika berlarut-larut, akan berdampak serius bagi perkembangan keraton dan juga perekonomian di Kota Solo.
Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Solo, Ferry Indrianto, stabilitas di dalam Keraton Kasunanan Surakarta itu penting. Karena stabilitas melahirkan kepastian.
"Ya kepastian adalah modal utama pembangunan," kata dia, Senin (24/11/2025).
Lebih lanjut Ferry menerangkan, jika internal Keraton Surakarta solid, kepastian itu tercipta. Ketika kepastian ada, kepercayaan publik tumbuh, hukum menjadi jelas, investasi mengalir, dan ekonomi bergerak.
"Inilah yang dibutuhkan Surakarta (Keraton Surakarta) hari ini, sebuah kerangka kepastian. Soliditas dan stabilitas harus dijaga," terangnya.
Dia menjelaskan, Keraton Surakarta baru dapat memainkan peran terbaiknya ketika semua pihak kembali pada jalan kebenaran. Yakni menghimpun, mengkonsolidasikan, dan menyatukan seluruh unsur tanpa ada yang tertinggal.
Di mana dualisme keraton menjadi ruang kebijaksanaan untuk semua. Stabilitas keraton memang bermula dari harmoni internal keluarga besar.
Namun manfaat dari stabilitas itu dirasakan oleh seluruh masyarakat, dunia usaha, pelaku pariwisata, hingga kawasan Soloraya, pemerintah daerah dan pusat.
"No one left behind. Ini bukan hanya tugas keluarga Keraton Surakarta. Tapi tugas Pemerintah untuk mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan sebagaimana amanat sejarah dan aturan adat yang berlaku di Keraton Surakarta," jelas dia.
Baca Juga: 5 Fakta Terbaru Penobatan Pakubuwono XIV: Rencana Tanggal 15 dan Seruan Rembug Keluarga
Hanya saja kata dia, di titik ini, perlu dipahami bahwa urusan Keraton bukanlah persoalan publik yang dilempar kembali kepada masyarakat secara umum.
Menurutnya, keraton adalah lembaga adat yang berdiri di atas paugeran (peraturan) dan harus dihormati sebagai dasar.
Mengembalikan urusan keraton kepada “masyarakat” tanpa merujuk paugeran justru berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakteraturan dan ketidaktepatan arah.
"Pada dasarnya masyarakat pun berharap pemerintah ikut menjaga paugeran (peraturan). Bukan melepaskan diri darinya," harap dia.
Ferry menambahkan, sejarah peradaban Jawa tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta.
Dalam masa awal kemerdekaan, Keraton mengambil peran besar di antaranya mengakui kemerdekaan sehingga menjadi rujukan bagi kerajaan-kerajaan lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Dasco Dijadwalkan Hadiri Kongres Advokat Indonesia di Semarang Jumat Pekan Ini
-
Estimasi Biaya Kuliah Fakultas Teknik UNDIP 2026, Setara Harga Mobil Avanza dan Xenia?
-
BRI Tetapkan Recording Date 22 April 2026, Dividen Rp52,1 Triliun
-
7 Fakta Maling Motor Ajian Welut Putih di Kudus, Ternyata Ngumpet di Rumah Orang Tua
-
7 Fakta Tragedi Calon Jemaah Haji di Jepara yang Meninggal Jelang Keberangkatan