- Dualisme Keraton Kasunanan Surakarta dikhawatirkan berdampak serius terhadap stabilitas dan perekonomian Kota Solo.
- Stabilitas internal keraton penting karena menghasilkan kepastian, yang menjadi modal utama bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi.
- Pemerintah diharapkan menjaga paugeran adat keraton untuk mengembalikan keraton pada landasan yang benar.
SuaraJawaTengah.id - Dualisme di dalam Keraton Kasunanan Surakarta diharapkan cepat selesai. Jika berlarut-larut, akan berdampak serius bagi perkembangan keraton dan juga perekonomian di Kota Solo.
Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Solo, Ferry Indrianto, stabilitas di dalam Keraton Kasunanan Surakarta itu penting. Karena stabilitas melahirkan kepastian.
"Ya kepastian adalah modal utama pembangunan," kata dia, Senin (24/11/2025).
Lebih lanjut Ferry menerangkan, jika internal Keraton Surakarta solid, kepastian itu tercipta. Ketika kepastian ada, kepercayaan publik tumbuh, hukum menjadi jelas, investasi mengalir, dan ekonomi bergerak.
"Inilah yang dibutuhkan Surakarta (Keraton Surakarta) hari ini, sebuah kerangka kepastian. Soliditas dan stabilitas harus dijaga," terangnya.
Dia menjelaskan, Keraton Surakarta baru dapat memainkan peran terbaiknya ketika semua pihak kembali pada jalan kebenaran. Yakni menghimpun, mengkonsolidasikan, dan menyatukan seluruh unsur tanpa ada yang tertinggal.
Di mana dualisme keraton menjadi ruang kebijaksanaan untuk semua. Stabilitas keraton memang bermula dari harmoni internal keluarga besar.
Namun manfaat dari stabilitas itu dirasakan oleh seluruh masyarakat, dunia usaha, pelaku pariwisata, hingga kawasan Soloraya, pemerintah daerah dan pusat.
"No one left behind. Ini bukan hanya tugas keluarga Keraton Surakarta. Tapi tugas Pemerintah untuk mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan sebagaimana amanat sejarah dan aturan adat yang berlaku di Keraton Surakarta," jelas dia.
Baca Juga: 5 Fakta Terbaru Penobatan Pakubuwono XIV: Rencana Tanggal 15 dan Seruan Rembug Keluarga
Hanya saja kata dia, di titik ini, perlu dipahami bahwa urusan Keraton bukanlah persoalan publik yang dilempar kembali kepada masyarakat secara umum.
Menurutnya, keraton adalah lembaga adat yang berdiri di atas paugeran (peraturan) dan harus dihormati sebagai dasar.
Mengembalikan urusan keraton kepada “masyarakat” tanpa merujuk paugeran justru berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakteraturan dan ketidaktepatan arah.
"Pada dasarnya masyarakat pun berharap pemerintah ikut menjaga paugeran (peraturan). Bukan melepaskan diri darinya," harap dia.
Ferry menambahkan, sejarah peradaban Jawa tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta.
Dalam masa awal kemerdekaan, Keraton mengambil peran besar di antaranya mengakui kemerdekaan sehingga menjadi rujukan bagi kerajaan-kerajaan lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
GIIAS Semarang 2026 Bidik Pasar Jateng, 19 Merek Siap Pamer Teknologi Baru
-
PAD Jateng Baru 62,9 Persen, Masih Kurang Rp5,9 Triliun untuk Kejar Target 2026
-
Bhimasena Run for Whale Shark 2026: Saat Langkah Kaki Membawa Pesan untuk Laut
-
Semen Gresik Kolaborasi Bersama Warga Desa Pasucen, Gotong Royong Bersihkan Aliran Mata Air Brubulan
-
Pencarian Semalaman Berakhir Tragis, Siswa SMK Ditemukan Tewas 50 Meter dari Pantai Jatisari Rembang