- Dualisme Keraton Kasunanan Surakarta dikhawatirkan berdampak serius terhadap stabilitas dan perekonomian Kota Solo.
- Stabilitas internal keraton penting karena menghasilkan kepastian, yang menjadi modal utama bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi.
- Pemerintah diharapkan menjaga paugeran adat keraton untuk mengembalikan keraton pada landasan yang benar.
SuaraJawaTengah.id - Dualisme di dalam Keraton Kasunanan Surakarta diharapkan cepat selesai. Jika berlarut-larut, akan berdampak serius bagi perkembangan keraton dan juga perekonomian di Kota Solo.
Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Solo, Ferry Indrianto, stabilitas di dalam Keraton Kasunanan Surakarta itu penting. Karena stabilitas melahirkan kepastian.
"Ya kepastian adalah modal utama pembangunan," kata dia, Senin (24/11/2025).
Lebih lanjut Ferry menerangkan, jika internal Keraton Surakarta solid, kepastian itu tercipta. Ketika kepastian ada, kepercayaan publik tumbuh, hukum menjadi jelas, investasi mengalir, dan ekonomi bergerak.
"Inilah yang dibutuhkan Surakarta (Keraton Surakarta) hari ini, sebuah kerangka kepastian. Soliditas dan stabilitas harus dijaga," terangnya.
Dia menjelaskan, Keraton Surakarta baru dapat memainkan peran terbaiknya ketika semua pihak kembali pada jalan kebenaran. Yakni menghimpun, mengkonsolidasikan, dan menyatukan seluruh unsur tanpa ada yang tertinggal.
Di mana dualisme keraton menjadi ruang kebijaksanaan untuk semua. Stabilitas keraton memang bermula dari harmoni internal keluarga besar.
Namun manfaat dari stabilitas itu dirasakan oleh seluruh masyarakat, dunia usaha, pelaku pariwisata, hingga kawasan Soloraya, pemerintah daerah dan pusat.
"No one left behind. Ini bukan hanya tugas keluarga Keraton Surakarta. Tapi tugas Pemerintah untuk mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan sebagaimana amanat sejarah dan aturan adat yang berlaku di Keraton Surakarta," jelas dia.
Baca Juga: 5 Fakta Terbaru Penobatan Pakubuwono XIV: Rencana Tanggal 15 dan Seruan Rembug Keluarga
Hanya saja kata dia, di titik ini, perlu dipahami bahwa urusan Keraton bukanlah persoalan publik yang dilempar kembali kepada masyarakat secara umum.
Menurutnya, keraton adalah lembaga adat yang berdiri di atas paugeran (peraturan) dan harus dihormati sebagai dasar.
Mengembalikan urusan keraton kepada “masyarakat” tanpa merujuk paugeran justru berpotensi menimbulkan kebingungan, ketidakteraturan dan ketidaktepatan arah.
"Pada dasarnya masyarakat pun berharap pemerintah ikut menjaga paugeran (peraturan). Bukan melepaskan diri darinya," harap dia.
Ferry menambahkan, sejarah peradaban Jawa tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta.
Dalam masa awal kemerdekaan, Keraton mengambil peran besar di antaranya mengakui kemerdekaan sehingga menjadi rujukan bagi kerajaan-kerajaan lain.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Hujan Ekstrem 349 Milimeter Guyur Cilacap, Banjir dan Longsor Terjang Sejumlah Wilayah
-
Warga Dukung Pengusutan Perusakan Warung Mi Babi Sukoharjo, Polda Jateng Jamin Proses Transparan
-
Pekalongan hingga Demak, Ancaman Rob Paksa Warga Pesisir Beradaptasi, Kerugian Capai Ratusan Triliun
-
Dugaan Tabrak Lari di Bantul, Pengemudi Mobil Ditangkap Warga Usai Hantam Pemotor Hingga Tewas
-
Desain Final Stadion Kendal Tornado FC Dirilis, Pembangunan Dimulai Tahun Depan