Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi

SuaraJawaTengah.id - Hari mulai merembang petang, ketika Sulistiani menggulung kepang tempatnya menjemur gabah. Panas matahari sepanjang siang tadi tidak begitu dirasa.

Sebagai buruh tani, hari-hari Sulistiani bergantung dari upah tandur dan panen padi di sawah orang. Tanpa jaminan penghasilan tetap. Yang ada hanya takaran seberapa kuat tubuhnya mampu menjalani kerja kasar.

“Kalau tanam padi itu hitungannya per satu kesuk—seribu meter persegi. Satu kesuk dibayar Rp100 ribu,” kata Sulistiani saat ditemui di rumahnya di Sawangan, Magelang.

Upah dibagi rata sejumlah orang yang ikut turun ke sawah. Semakin banyak jumlah buruh tandur, semakin sedikit bagian upah yang mereka terima.

Keuntungannya pekerjaan bisa cepat selesai. Pada musim tanam padi, dalam sehari Sulistiani bisa berpindah-pindah tandur hingga 2-3 petak sawah.  

Sistem kerja buruh tani tidak hanya tanam padi. Saat masa panen, Sulistiani kembali turun ke sawah dengan skema kerja dan aturan upah yang berbeda.

Buruh tani saat panen tidak mendapat upah uang tunai. Tapi bagi hasil gabah kering dengan perbandingan 8:1.

Dari setiap 8 kilogram gabah yang diterima pemilik sawah, buruh tani menerima jatah 1 kilogram. Risikonya, buruh tani bertanggung jawab menangani padi dari sejak diani-ani, dirontokan, sampai menjemurnya hingga kering.

Pekerja tani yang masih muda dan kuat, biasanya mampu memanen padi lebih banyak. Ada etika tidak tertulis, petani gurem yang berhak ikut panen hanya mereka yang dulu ikut tandur.

Baca Juga: Relasi Kuasa dalam Keluarga: Bapak di Kota Magelang Diduga Perkosa Anak Kandung

Berlaku juga hukum komunitas bahwa buruh tani yang hampir semuanya perempuan ini, tidak boleh dibantu oleh para suami atau anak laki-laki. Maksud aturan ini agar ada pemerataan kemampuan kerja.  

Jual Beras Beli Makan

Gabah hasil mburuh, digiling untuk dijual. Sebagian disimpan untuk makan sendiri atau celengan jika sewaktu-waktu membutuhkan uang.

Saat musim panen sedang bagus, Sulistiani bisa mengumpulkan tiga kuintal beras dari banyak sawah. Bukan dari satu lahan, melainkan dari jaringan kerja—ikut tandur dan panen sana-sini.

Meski lahan sawah di Sawangan bisa ditanami sepanjang tahun, tetap ada jeda antara masa tanam dan panen. Di masa itulah Sulistiani mencari tambahan penghasilan.

Di dapurnya yang sempit, ia membuat aneka jajan pasar untuk dititipkan pada penjaja kue atau pedagangan sayur keliling. “Saya bikin dadar gulung dan makanan dari singkong. Kadang rame, kadang sepi. Hasil untungnya nggak pasti.”

Jika dagangan lagi lancar, Sulistiani mengaku bisa menghabiskan bahan baku tiga kilogram singkong. “Kalau sepi ya paling satu kilogram,” ujarnya sambil tertawa kecil.

Uang hasil jualan kue bukan sekadar penghasilan tambahan. Sering kali justru jadi penyangga utama ketika tidak ada pekerjaan di sawah.

Pernah juga Sulistiani mencoba menjadi petani penggarap dengan sistem sewa lahan atau bagi hasil. Tapi hitungannya tidak menguntungkan.

Ada ongkos membajak sawah, biaya pupuk, dan risiko gagal panen. “Enakan jadi buruh saja,” katanya. Risiko puso ditanggung pemilik sawah, sedangkan buruh cukup menjual tenaga.

Potret Tani Desa

Kisah Sulistiani adalah potret jutaan buruh tani di Indonesia yang bergantung hidup di antara panen dan ketidakpastian. Menurut Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar, Fera Ferbriana Sritutur, kondisi ini berakar pada struktur ekonomi perdesaan.

“Wilayah perdesaan identik dengan sektor pertanian. Masalahnya, sebagian besar petani kita adalah petani gurem, bahkan buruh tani yang tidak punya lahan,” kata Fera.

Pendapatan dari sektor ini bersifat musiman. Saat panen, ada pemasukan. Setelah itu, uang harus cukup untuk modal tanam berikutnya, sekaligus memenuhi kebutuhan hidup hingga panen kembali.

Jika tidak ada sumber pendapatan lain, penghasilan tersebut sering kali tidak mencukupi. Tingkat kemiskinan di perdesaan konsisten lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Data BPS tahun 2025 mencatat, kemiskinan di desa mencapai 11,03 persen, sementara di kota 6,73 persen. Konsumsi per kapita pun timpang: Rata-rata Rp1,2 juta per bulan di desa, berbanding Rp1,8 juta di kota.

Kondisi ekonomi global yang lesu ikut menambah beban. Harga barang konsumsi dan input pertanian naik, sementara harga jual komoditas tidak melulu mengikuti.

Rentan Pangan

Dalam situasi tidak menentu, masyarakat desa cenderung menahan konsumsi. Mereka menyimpan uang seadanya sebagai cadangan. “Ini membuat mereka semakin rentan,” ujar Fera.

Kerentanan itu paling terasa pada kebutuhan pangan. Buruh tani yang tidak punya lahan sendiri, seperti Sulistiani, tetap harus membeli bahan pangan ketika stok beras menipis.

Dengan daya beli terbatas, pilihan mereka sering jatuh pada bahan pangan murah dengan kualitas gizi rendah. Perut kenyang, tapi kebutuhan nutrisi belum tentu terpenuhi.

Menurut Jonsson & Toole (1991), individu dapat dikatakan memiliki ketahahan pangan yang baik jika dapat memenuhi kebutuhan kalori minimal 1.600 kkal per hari.

Apabila kurang dari jumlah itu, dapat dikatakan individu tidak memiliki ketahanan pangan yang baik karena tidak mampu mencukupi kebutuhan kalori per hari.

Meja Makan Buruh Tani

Pemerintah sebenarnya sudah menempuh berbagai kebijakan ketahanan pangan. Melalui penyediaan modal, teknologi terjangkau, asuransi pertanian, hingga stabilisasi harga.

Namun kebijakan ini lebih banyak menyasar petani pemilik lahan. Bagi buruh tani, efeknya tidak selalu langsung terasa. “Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tapi juga akses,” kata Fera.

Swasembada pangan akan bermakna jika masyarakat bisa membeli hasil produksi dengan harga terjangkau. Jika tidak, pangan tersedia di pasar tapi tetap jauh dari meja makan buruh tani.

Tekanan ini berpotensi memicu inflasi pangan, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran ketika rasio konsumsi meningkat. Ditambah alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang memicu gagal panen.

Dalam kondisi terdesak, muncul strategi bertahan hidup. Salah satunya dengan mengurangi konsumsi protein karena harganya mahal.

Menurut Fera, langkah ini berbahaya dalam jangka panjang. Protein adalah zat gizi utama pembangun tubuh. Menguranginya bisa berdampak pada kesehatan, pertumbuhan, hingga produktivitas.

Ini menyebabkan risiko “kelaparan diam-diam”—bukan kelaparan karena tidak makan, melainkan karena kekurangan gizi. Masyarakat merasa kenyang, tetapi tubuhnya defisit nutrisi.

Jika dibiarkan, kondisi ini mengancam kualitas sumber daya manusia, terutama di tengah bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang.

“Kelaparan dalam konteks kesulitan bahan pangan, mungkin tidak separah itu. Tapi dilihat dari konteks kelaparan zat gizi, bisa saja terjadi kondisi kelaparan gizi.”

Kembali ke sawah, Sulistiani mungkin tidak mengenal istilah inflasi pangan atau ketahanan gizi. Namun setiap langkahnya ikut tandur di sawah adalah respons langsung terhadap tekanan ekonomi yang dibahas para politisi.

Kontributor : Angga Haksoro Ardi