Lahan Pertanian Terancam Jadi Hotel dan Perumahan, Sarif Abdillah Ingatkan Bahaya Krisis Pangan

SuaraJawaTengah.id - Harga hasil pertanian pangan dan perlindungan terhadap petani perlu terus dikuatkan secara berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, langkah tersebut, selain meningkatkan kesejahteraan petani, juga menjadi salah satu cara mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

“Jika tidak ada perlindungan atau peningkatan nilai ekonomi, masyarakat tentu akan lebih memilih memanfaatkan lahan yang ada untuk usaha lain, dibandingkan harus menanam padi atau jagung,” ungkapnya.

Kakung sapaan akrab Sarif menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan fondasi masa depan bangsa yang harus dijaga secara serius.

“Oleh karena itu, pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait harus terus menerus menghentikan praktik alih fungsi lahan yang bisa menggerus ruang produksi pertanian,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sejauh ini, kata Kakung, telah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026, tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menetapkan target 87% total Lahan Baku Sawah (LBS) untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Tapi ini bukan semata persoalan teknis tata ruang atau lingkungan. Harus dijalankan secara komprehensif, semisal bagaimana pemerintah terus menghargai hasil produksi petani tersebut,” terangnya.

Kakung sepakat, alih fungsi lahan pertanian tidak boleh lagi dibiarkan. Sebab hal tersebut dapat mengancam stabilitas pangan.

“Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan pangan ikut naik sehingga lahan pertanian harus tetap terjaga bahkan ditambah,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Pertumbuhan Ekonomi Harus Benar-benar Dirasakan Rakyat

Di satu sisi, Kakung juga meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak bersifat pragmatis, yakni melihat potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dari sektor retribusi. Pertanian jangan dianggap tidak profitable atau tidak cukup mampu mendongkrak PAD.

“Pemda jangan hanya tertarik untuk membangun perumahan, hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. Kalau ini dibiarkan, maka cepat atau lambat lahan pertanian akan habis,” tegasnya.