HMI Jateng-DIY Geruduk BI: Sentralisasi Cekik Daerah, Rakyat Dipaksa Hidup dari Pinjol!

SuaraJawaTengah.id - Gelombang demonstrasi mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah, masih berlanjut. Puluhan aktivis dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun ke jalan mengepung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah pada Kamis (18/6/2026) sore.

Massa aksi menyoroti hancurnya kondisi ekonomi nasional di bawah kendali rezim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tiba sekitar pukul 16.07 WIB, kader hijau-hitam langsung memblokade jalan depan Kantor BI Jateng di Jalan Imam Bardjo SH No.4, Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

Massa membentangkan spanduk-spanduk kecaman di depan gedung bank sentral tersebut, di antaranya bertuliskan: "VOC Gaya Baru" , "Copot Deputi BI" , hingga tuntutan "Reformasi Total" .

Sebelum mengepung Kantor BI Jateng, massa diketahui lebih dulu melakukan aksi unjuk rasa dan berorasi di depan Kantor Pertamina yang terletak di Jalan Pemuda No.114, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, guna memprotes carut-marutnya pasokan energi di tingkat lokal hingga kenaikan harga Pertamax.

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jateng-DIY, Billy Al Sabil, menegaskan bahwa HMI membawa tuntutan besar berupa "Reformasi Total". Menurutnya, jalannya roda pemerintahan saat ini telah mengkhianati amanat Reformasi 1998 karena kembali menganut sistem sentralisasi kekuasaan yang mutlak di Jakarta tanpa melihat potensi dan kesiapan riil di daerah.

"Hari ini semua kebijakan ditarik ke Jakarta. Kita tahu tumbangnya rezim masa lalu adalah demi nafas desentralisasi. Namun hari ini, sentralisasi itu diulang kembali secara paksa melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek media sosial war milik Prabowo melalui instrumen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG)!" kecam Billy disela-sela aksi, Kamis (18/6/2026).

Billy membongkar borok di tingkat daerah di mana pemerintah pusat terus memaksakan program dari Jakarta, sementara untuk urusan mendasar seperti pembiayaan pegawai lokal saja daerah diabaikan.

"Pemerintah pusat sibuk menggelontorkan proyek populis, tapi urusan menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dan guru honorer di tingkat kabupaten/kota saja negara tidak mampu! Hal ini dibuktikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI kemarin, di mana pimpinan daerah ramai-ramai memprotes kebijakan pusat. Apa-apa ditarik ke pusat, tapi daerah yang menanggung bebannya!" cecar Billy.
Proyek MBG dan Koperasi Desa Dituding Jadi Alat Politik Pemilu 2029

Baca Juga: Jalan Rusak Berulang Jadi Sorotan, Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Pembangunan Sesuai Standar

HMI Jateng-DIY secara blak-blakan menuding bahwa program andalan kabinet saat ini hanyalah alat politik demi melanggengkan kekuasaan di masa depan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota dipaksa menjalankan program pusat tanpa melihat potensi riil kelurahan dan desa setempat.

"Kami menduga kuat bahwasanya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ini dipaksakan hanya untuk menjaga jaminan dan nafas politik Prabowo Subianto menuju Pemilu 2029! Ini proyek politik untuk melanggengkan kekuasaan!" tegas Billy.

Ia juga mengkritik keras program MBG yang dinilai sarat akan tindak pidana korupsi karena tidak ada transparansi di dalamnya.

"Kita dipertontonkan hari ini, oknum-oknum pengelola MBG yang diangkat sejak 2024 terbukti korupsi secara berjamaah. Ini membuktikan kegagalan total pengelolaan negara di sektor pangan," lanjutnya.

Kebijakan BI Naikkan Suku Bunga Dikritik: Rakyat Dipandang Sebagai Data Statistik, Bukan Manusia

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badko HMI Jateng-DIY, Gema Dilal, membongkar habis kegagalan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi.