Sekolah Kemitraan dan Mobilitas Sosial: Pendekatan Collaborative Governance

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan inovasi solutif melalui Program Sekolah Kemitraan. Program ini digagas oleh Gubernur Ahmad Luthfi pada tahun ajaran 2025/2026. Fokus utama program ini adalah pemberian kesempatan menempuh pendidikan gratis dengan pemberian kuota khusus bagi siswa yang ingin masuk SMA/SMK swasta namun memiliki kendala ekonomi.

Kebijakan ini sejalan dengan konsep collaborative governance, yang menekankan kolaborasi pemerintah dengan berbagai stakeholder pada tata kelola pemerintahan. Program ini dilandasi payung hukum melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/117 Tahun 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai regulator dan penyedia anggaran. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai stakeholder utama yang bertanggung jawab dalam hal operasional, seperti menunjuk sekolah mitra dan menerbitkan petunjuk teknis. Sedangkan sekolah mitra menjadi pelaksana teknis lapangan yang menyediakan fasilitas bagi calon siswa.

Tujuan besar dari program ini adalah mewujudkan inklusivitas pendidikan bagi masyarakat Jawa Tengah. Sekolah kemitraan hadir untuk memecah dilema masyarakat rentan yang terjebak antara membeludaknya kapasitas sekolah negeri dan mahalnya biaya sekolah swasta. Langkah solutif inilah yang akan menciptakan inklusivitas pendidikan, sehingga membuka akses bagi mobilitas sosial vertikal.

Inklusivitas pendidikan merupakan strategi yang krusial untuk menciptakan mobilitas sosial bagi setiap elemen masyarakat. Ketika masyarakat rentan mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, maka mobilitas sosial akan terhambat. Pemerintah yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak dasar warganya harus memastikan akses pendidikan terbuka bagi mereka. Maka dari itu, Program Sekolah Kemitraan adalah bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengentaskan problematika tersebut.

Namun, program ini perlu dioptimalisasi lebih lanjut guna memastikan mobilitas sosial benar-benar terjadi. Sehingga suatu program tidak bisa berhenti pada tingkat pendidikan formal saja. Di sisi lain data Sakernas BPS Februari 2025 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK justru menjadi yang tertinggi di antara semua jenjang pendidikan, yakni mencapai 8 persen, sementara lulusan SMA berada di urutan kedua dengan 6,35 persen.

Data ini secara tegas membuktikan bahwa ijazah sekolah formal saja tidak cukup untuk menjamin seseorang berhasil memasuki dunia kerja. Selain itu, data tersebut dapat menjadi refleksi serta evaluasi bagi pemerintah agar fenomena serupa tidak terulang kembali. 

Lebih jauh, berdasarkan teori Human Capital, pendidikan dan pelatihan merupakan investasi dalam modal manusia untuk meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi individu  (Becker, 1964). Nilai ini melekat dalam diri individu itu sendiri dan tidak bisa diperoleh hanya dengan hadir di bangku sekolah, melainkan harus melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Di sisi lain, mobilitas sosial juga mensyaratkan modal sosial, yakni jaringan yang menghubungkan seseorang dari kelas bawah dengan peluang di luar lingkungannya. Tanpa kedua modal ini, seseorang tidak bisa secara instan menjadi mandiri ketika lulus SMA. Ia membutuhkan skill yang relevan untuk bisa bekerja, serta jaringan sosial yang membukakan pintu peluang.

Baca Juga: Petani Jateng Mulai Beralih ke Pompa Tenaga Surya, Hemat Biaya Produksi

Meskipun Program Sekolah Kemitraan sudah mengakomodasi pendidikan formal, belum ada aspek dari program tersebut yang secara sistematis membekali siswa dengan modal manusia dan modal sosial yang dibutuhkan. Di sisi lain Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Jawa Tengah hanya mencapai 26,37 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 32 persen. Artinya, hampir tiga perempat lulusan SMA/SMK di Jawa Tengah tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan langsung terjun ke dunia kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program ini hanya berhenti di tingkat SMA, sehingga tidak memiliki  kontinuitas yang terukur.

Keberhasilan mobilitas sosial tidak semata-mata memberikan dampak positif bagi individu, melainkan turut mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Penelitian Wulandari et al. (2025) menunjukkan terdapat hubungan positif antara jumlah pengangguran dan angka kemiskinan: setiap penurunan pengangguran secara langsung berkontribusi pada penurunan kemiskinan daerah. Dalam konteks Jawa Tengah, hal ini sangat relevan untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi di daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi seperti Brebes dan Kebumen.

Di sisi lain data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi terhadap 61 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, dengan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak kedua di Indonesia. Dapat dikatakan setiap lulusan program kemitraan yang berhasil menjadi wirausahawan atau tenaga kerja terampil akan menjadi bagian dari mesin penggerak ekonomi daerah. Inilah multiplier effect nyata dari mobilitas sosial: investasi pada satu generasi akan berbuah pada kemakmuran seluruh daerah. Perubahan yang ditawarkan berupa skema pelatihan kerja dan kewirausahaan berbasis collaborative governance menjadi solusi konkret untuk mewujudkan tujuan dari visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tidak Berhenti di Tataran Gagasan Semata

Program Sekolah Kemitraan adalah solusi konkret dalam upaya pemerataan akses pendidikan yang secara langsung dapat meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya berkelanjutan agar program ini tidak hanya membantu siswa saat memasuki fase SMA. Lebih jauh, tindak lanjut dapat diberikan melalui dua jalur: bantuan pendidikan bagi alumni yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi, serta pelatihan dan pembekalan bagi mereka yang memilih langsung terjun ke dunia kerja atau berwirausaha. Langkah ini sangat diperlukan sebagai wadah lanjutan sekaligus persiapan konkret sebelum memasuki dunia kerja, sehingga probabilitas pengangguran pada alumni program serta masyarakat luas dapat ditekan secara signifikan.

Tahap pertama adalah identifikasi minat dan bakat siswa SMA/SMK secara terstruktur. Sekolah bekerja sama dengan konselor pendidikan untuk melakukan asesmen kepada siswa penerima program kemitraan, khususnya yang tidak berencana melanjutkan ke perguruan tinggi. Asesmen ini memetakan minat siswa terhadap bidang tertentu, seperti kerajinan, pariwisata, teknologi, atau wirausaha.