Temukan Fakta Berbeda, Kuasa Hukum Pelaku Mutilasi Minta Keringanan Hukuman

Chandra Iswinarno
Temukan Fakta Berbeda, Kuasa Hukum Pelaku Mutilasi Minta Keringanan Hukuman
Terdakwa kasus pembunuhan dengan mutilasi menunduk lesu usai menjalani proses persidangan dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Banyumas, Selasa (10/12/2019). [Suara.com/Anang Firmansyah]

Tim kuasa hukum menyatakan Deny tidak melakukan pembunuhan berrencana.

SuaraJawaTengah.id - Tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan terdakwa Deni Priyanto alias Goparin mendapat pembelaan dari tim kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi, tim kuasa hukum menyatakan Deny tidak melakukan pembunuhan berrencana.

"Kami selaku penasihat hukum terdakwa Deni Priyanto alias Goparin melakukan pembelaan tidak sependapat sepenuhnya dengan jaksa penuntut umum. Menurut pertimbangan kami terdakwa melanggar pidana pasal 338 KUHP, pasal 181 KUHP dan pasal 362 KUHP," kata penasihat hukum Deni Priyanto, Waslam Makshsid usai proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Banyumas pada Selasa (10/12/2019).

Jadi bukan pembunuhan berencana seperti yang dituntut oleh JPU. Disamping itu pihaknya juga tidak sependapat jika terdakwa dituntut dengan pidana mati.

"Dari fakta persidangan dari keterangan anak, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan, terdakwa telah menghilangkan nyawa korban KW, memenuhi unsur pasal 338. Kami mohon kepada majelis hakim menjatuhi hukuman kepada terdakwa selama 15 tahun penjara," lanjutnya.

Berbeda dengan pasal yang digunakan oleh JPU pada minggu lalu yaitu pasal 340. Penasihat hukum menggunakan pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Alasan pertimbangannya kenapa kita keberatan dengan tuntutan pidana mati, mengacu pada dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa sudag menghapus pidana mati sejak tahun 71-77. Kemudian konstitusi negara kita, Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 28 huruf i, itu menyampaikan tentang hak hidup dari seseorang sebagai hak hidup yang tidak bisa dicabut dengan alasan apapun," ujarnya.

Selama proses persidangan berlangsung selama ini, menurut Waslam ada fakta-fakta meringankan sebagaimana diketahui dari ibu kandung terdakwa selama ini mengikuti proses persidangan

"Tapi itu tidak tercantum dalam tuntutan JPU tapi kita mencantumkannya. Inilah salah satu fakta berbeda. Jadi terdakwa memang terbukti menghilangkan nyawa korban. Tapi latar belakang yang bersangkutan menghilangkan nyawa korban ada kondisi psikis yang bingung. Disatu sisi dituntut untuk mengembalikan pinjaman harta-harta yang sudah diberikan korban selama ini. Ataupun dari istri korban yaitu saksi Sri Muryani yang sebenarnya sudah mengetahui hubungan antara terdakwa dengan korban," katanya.

Sidang yang digelar (PN) pada Selasa (10/12/2019) mengagendakan pembacaan pledoi yang dipimpin Hakim Abdullah Mahrus. Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi di Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas terhadap PNS Kemenag Kabupaten Bandung dilakukan Deni Priyanto sekitar Juli 2019 silam.

Kontributor : Anang Firmansyah

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS