SuaraJawaTengah.id - Brigadir TT diberhentikan dari anggotan kepolisian secara tidak hormat. Ia dianggap memiliki kelainan sexsual atau menyimpang.
Dari data yang dihimpun SuaraJawaTengah.id, Brigadir TT dijerat pasal 7 ayat(1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEEP).
Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) itu, Brigadir TT melakukan upaya banding ke komisi banding tapi ditolak. Kemudian Pria asal Blora tersebut melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng dalam hal ini Kapolda.
Kuasa Hukum TT dari LBH Masyarakat, Maruf Bajammal pada (16/5/2019) mengungkapkan, gugatan dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019.
Baca Juga:Fakta Baru Penembakan Polisi di Jalan Gagak Hitam, Pelaku Diduga Eks Brimob
"Banding pada April 2018 ditolak sampai tanggal 27 Desember 2018 skep PTDH keluar. 26 Maret 2019 menggugat ke PTUN," kata Maruf.
Menurutnya, pemberhentian kliennya itu melanggar prinsip non diskriminasi. Dengan melihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), orientasi seksual apapun harus diperlakukan sama.
Maruf mengungkapkan Brigadir TT sendiri juga tidak membantah, dirinya memiiki orientasi seksual minoritas, yaitu suka sesama jenis.
Awal mulanya pada 14 Februari 2017, Brigadir TT ditangkap oleh jajaran anggota Polres Kudus dengan dugaan melakukan pemerasan.
Brigadir TT saat itu tetap dibawa ke Mapolres Kudus untuk menunggu personel Polda Jawa Tengah, karena TT merupakan anggota Dit Pamobvit Polda Jateng berpangkat Brigadir.
Baca Juga:Penembak Polisi di Medan Ditangkap, Diduga Eks Anggota Brimob
Keesokan harinya, 15 Februari 2017, lanjut Maruf, Brigadir TT kembali diperiksa karena dianggap melakukan hubungan sex menyimpang. Pemeriksaan berlanjut tanggal 16 dan 23 Februari 2017 di Mapolda Jateng.
"Pemeriksaan itu dilakukan tidak ada laporan tuduhan. Baru tanggal 16 Maret 2017 ada laporannya. Jadi diperiksa dulu baru ada laporannya, itu pun bukan laporan masyarakat," ujar Maruf.
Selanjutnya, tanggal 18 Oktober 2017 Brigadir TT dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik yaitu Perkap no 14 tahun 2011 dan hasilnya yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Surat keputusan PTDH turun pada 27 Desember 2018.
"Sebenarnya tidak ada yang melihat hubungan seks menyimpang itu. Hanya saat diperksa ditemukan kondom dan tisu basah," ujar Maruf.
Gugatan 2019 ditolak
Hingga akhirnya dalam sidang yang digelar di PTUN Semarang pada (23/5/2019) lalu, ketua majelis hakim menerima eksepsi (nota keberatan) Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai tergugat atas gugatan yang dilayangkan Tri Teguh Pujianto.
Ketua Majelis Hakim PTUN Semarang, Panca Yunior Utomo, saat itu mengabulkan eksepsi tergugat dan menolak gugatan penggugat.
Gugatan dilayangkan Tri Teguh, kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/2032/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Tri Teguh Pujianto.
Ajukan Gugatan yang kedua
Kuasa hukum Brigadir TT, Aisyah Humaida mengatakan, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, sidang sebelumnya belum memasuki pokok perkara.
"Kita gugat lagi karena pada sidang tahun sebelumnya belum memasuki pembahasan pokok," jelasnya, Selasa (27/10/2020).
Awalnya, lanjut Aisyah, Brigadir TT diperiksa atas laporan telah melakukan pemerasan. Setelah diklarifikasi, tuduhan ini tidak terbukti. Namun pemeriksaan terhadap Brigadir TT tetap berlanjut dengan alasan pelanggaran etik.
"Alasan dilanjutkan karena tidak menjaga citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," ucapnya.
Ia menambahkan, pada waktu itu dasar pemeriksaan etik kepada Brigadir TT adalah orientasi seksual minoritas yang dianggap menyimpang. Padahal, lanjutnya, orientasi seksual secara spesifik telah diatur dalam internal Polri.
"Sudah diatur pada Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 8/09),"imbuhnya.
Untuk itu, Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) yang didasarkan pada orientasi seksual minoritas dan proses pemeriksaan etik menurutnya tak sesuai prosedur terhadap Brigadir TT.
"Bukti bahwa Brigadir TT tidak pernah melakukan pelanggaran etik, maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, semestinya pantas dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan PTDH," katanya.
Menurutnya, prebuatan diskriminatif Polda Jawa Tengah ini berdampak pada pengurangan hak-hak Brigadir TT diantaranya hak atas pekerjaan, hak untuk mempertahankan hidup kehidupannya, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
"Brigadir TT adalah korban nyata dari kultur yang tidak ramah terhadap ragam orientasi seksual. Sikap dan nilai non diskriminasi terhadap orientasi seksual minoritas sudah sepatutnya dibiasakan," ujarnya.