SuaraJawaTengah.id - Bentrok yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo menjadi perhatian legislator di DPRD Jawa Tengah. Salah satunya disorot Wakil Ketua DPRD Jateng Bidang Infrastruktur Sukirman.
Dia mengemukakan, seharusnya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo turun tangan memberikan penjelasan secara detil kepada semua pihak terkait dengan pembangunan Bendungan Bener.
"Bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional, artinya mereka yang di daerah harus benar-benar paham akan proyek ini sehingga baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” katanya seperti dilansir Antara pada Minggu (25/4/2021).
Menurut politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ganjar harus menjelaskan proyek tersebut, apalagi ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan Wonosobo.
Baca Juga:Warga Wadas Purworejo Ribut dengan Aparat, PKB Minta Gubernur Turun Tangan
Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus koordinator pemerintahan kabupaten/kota, Gubernur Ganjar harus paham akan persoalan yang muncul.
"Tentu sekaligus sama-sama mencarikan solusi terbaik karena ini sudah menjadi proyek strategis nasional, tentu daerah harus ikut mengamankan, namun kita harap tidak sampai memunculkan korban atau merugikan sejumlah pihak," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan persoalan terbaru yang muncul adalah terjadinya bentrokan terkait penolakan penambangan batu andesit di Desa Wadas yang akan digunakan untuk material pembangunan proyek bendungan.
"Ini tidak sekadar lokasi untuk pembangunan waduk-nya, tapi lokasi untuk material. Tentu ini bisa diminimalisasi lewat sosialisasi yang masif, untuk kemudian masyarakat dapat memahami akan pentingnya proyek ini," ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga menyesalkan terjadinya bentrokan saat sosialisasi tambang Bendungan Bener di Desa Wadas pada Jumat (23/4/2021).
Baca Juga:Polisi dan Warga Bentrok di Desa Wadas, YLBHI: Pelanggaran Hukum Serius
"Hari gini kok masih ada bentrokan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pembangunan. Kenapa pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif," ucapnya.
- 1
- 2
