Karena itu Melki berharap Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta lembaga pendidikan tinggi serta rumah sakit pendidikan mengambil peran dalam penghentian proses perundungan dengan melakukan perbaikan di bidangnya masing-masing.
“Kami sudah meminta hal itu kepada Menkes dalam rapat kerja,” kata Melki saat dialog di CNN.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih tingginya kasus perundungan di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 23 Agustus 2024, mencatat ada 234 laporan perundungan di rumah sakit vertikal, rumah sakit yan dikelola Kementerian Kesehatan yang saat ini berjumlah 33 Rumah Sakit.
Baca Juga:Gerindra Merapat, Koalisi Pendukung Yoyok Sukawi di Pilkada Kota Semarang Makin Gemuk
Dari data yang diperoleh, program studi (Prodi) penyakit dalam tercatat sebagai Prodi dengan kasus tertinggi dengan 44 kasus yang dilaporkan, disusul program studi bedah dengan jumlah 33 kasus. Kemudian Prodi anestesiologi dengan 22 kasus yang dilaporkan.
Melihat perkembangan yang terjadi di ruang dialog publik, Rektor UNDIP, Prof Suharnomo, menyatakan bahwa apa yang diwacanakan terkait kematian mahasiswi PPDS UNDIP sekarang menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan.
Sebagai institusi pendidikan tinggi milik negara, UNDIP membuka diri sebagai tuan rumah upaya perbaikan PPDS di Indonesaia.
“Kalau memang dikehendaki, silakan DPR, pers dan kampus lain datang ke UNDIP untuk secara bersama mencari solusi atas masalah yang ada. Kami open, terbuka, kolaboratif, dan pasti kooperatif,” tukas Suharnomo
Baca Juga:Tanpa Tekanan! Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi Siap Bersaing di Pilkada Jateng 2024
