SuaraJawaTengah.id - DPP PDIP telah membentuk 10 ribu posko hukum di Jawa Tengah guna mengawal proses Pilkada. Sebagai langkah awal, 400 anggota tim hukum telah bergabung untuk mendukung fasilitas posko ini.
Koordinator Tim Hukum Andika-Hendi, John Richard Latuhamalo, menjelaskan bahwa pembentukan posko tersebut merupakan inisiatif masyarakat. Posko-posko ini tersebar di berbagai wilayah Jateng dan dibuka di rumah-rumah masyarakat sebagai lokasi utama.
“Posko ini siap menerima laporan masyarakat yang mencurigai adanya kecurangan dalam Pilkada,” ujar John di Semarang pada Sabtu (26/10/2024).
Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, menyambut baik pembentukan posko ini. Menurutnya, posko ini dapat mendukung kinerja Bawaslu dalam pengawasan Pilkada di Jateng.
Baca Juga:Skandal Pilkada Jateng: Ratusan Kepala Desa Diduga Dimobilisasi Dukung Calon Tertentu!
“Bawaslu Jateng terlihat pasif dan hanya menunggu laporan. Kami ingin masyarakat lebih aktif melaporkan berbagai masalah yang terjadi,” ujar Ronny.
Ronny menyebutkan bahwa posko hukum ini juga akan menyoroti pelanggaran yang melibatkan oknum penegak hukum, termasuk indikasi adanya tekanan terhadap kepala desa untuk mendukung kandidat tertentu.
“Kami melihat banyak pelanggaran di lapangan, bahkan ada oknum polisi yang terlibat dalam mengerahkan kepala desa,” ungkapnya, sembari menegaskan bahwa temuan ini akan dilaporkan ke Propam.
Ronny juga mengidentifikasi beberapa daerah yang rawan pelanggaran hukum Pilkada, seperti Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Pati, dan Boyolali. Ia menambahkan bahwa banyak kepala desa mendapat tekanan hukum terkait penggunaan dana desa, yang sering kali dijadikan alat intimidasi.
“Kami tidak bisa diam melihat kondisi ini, terutama jika kepala desa yang tidak bersalah turut ditekan. Kami siap menindaklanjuti dan menjaga proses hukum berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
Baca Juga:Ahmad Luthfi Sungkem ke Jokowi, Ungkap Pesan Penting Menuju Pilkada Jateng
