“Terpaksa ngasong kalau tidak ada tempatnya gimana? Mengasong di balkondes harus punya kartu tanda anggota. Kalau nggak punya KTA atau bukan orang situ, ya nggak bisa jualan.”
Kampung Seni untuk Siapa?
LBH Yogyakarta yang sejak 3 Juli 2024 secara resmi mendamping paguyuban SKMB, menyebut konsep pembangunan Kampung Seni Borobudur tidak dibuat untuk pedagang kecil.
Penataan ruang dan skema bisnis yang dirancang di KSB, lebih cocok untuk pelaku usaha besar dengan modal yang lebih stabil.
“Bangunan megah seperti itu dibutuhkan (kemampuan) para pelaku usaha yang punya stabilitas dalam mengelola modal. Bisnis besar punya beberapa cabang, sehingga perputaran modal nggak cuma di situ,” kata Royan Juliazka, pendamping LBH Jakarta.
Kekuatan bisnis pengusaha besar tentu berbeda dengan para mantan pedagang kaki lima Borobudur yang modalnya cupet. Beberapa bulan saja uang tidak berputar, dipastikan modal habis digerogoti kebutuhan makan.
Menggunakan contoh kasus penggusuran warga Kulonprogo saat pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, LBH mencurigai relokasi ke Kampung Seni sebagai cara pelan-pelan untuk menyingkirkan pedagang.
“Di Bandara Kulonprogo ketika warga digusur, dijanjikan mendapat lapak jualan di dalam bandara. Tapi cuma (bertahan) 2-3 bulan akhirnya keluar karena nggak laku.”
Ketika warga meninggalkan lapaknya di bandara, pengusaha bermodal besar seperti Bakpia Tugu, Hamzah Batik dan perusahaan kuliner besar lainnya masuk untuk menggantikan.
Baca Juga:Menyambut Pulang Taksu Candi Lumbung, Pulihkan Fungsi Spiritual Benda Cagar Budaya
Pengelola bandara kemudian dengan mudahnya berdalih bahwa mereka telah menyediakan tempat usaha untuk warga, tapi tidak dimanfaatkan.
