SuaraJawaTengah.id - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) baru untuk gabah dan beras, membuka peluang bagi petani Jawa Tengah untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan.
Kebijakan ini didukung penuh oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Tengah yang mulai menyerap hasil produksi petani sejak 15 Januari 2025.
Langkah ini sejalan dengan keputusan terbaru Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025, yang tidak hanya mengatur harga baru tetapi juga mekanisme penyesuaian kualitas gabah dan beras.
Dengan harga baru, seperti Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram dan Beras di gudang BULOG senilai Rp12.000 per kilogram, petani didorong untuk meningkatkan kualitas hasil panen.
Baca Juga:Kelompok Petani Tembakau di Temanggung, Sepakat Dukung Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jateng, Sopran Kennedi, menyampaikan bahwa optimalisasi penyerapan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk koperasi, BUMDes, dan kelompok tani.
"Kami juga telah menyiapkan 29 posko pengadaan di empat kantor cabang untuk mempermudah proses penyerapan," ungkap Sopran dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (15/1/2024).
Tahun lalu, BULOG Jateng berhasil menyerap 76.547 ton gabah dan beras lokal, dan target tahun ini diharapkan lebih besar. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjamin cadangan pangan nasional tetapi juga mendorong swasembada dan meningkatkan semangat petani di tengah perubahan harga pasar.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinasi Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, BULOG, dan mitra terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"HPP baru ini adalah langkah strategis untuk memperkuat fondasi pangan kita," tegasnya.
Baca Juga:Wow! 1.360 Petani dari 5 Kabupaten di Jateng Terima BLT Gagal Panen
Dengan kebijakan ini, harapan besar muncul bahwa sektor pertanian, khususnya di Jawa Tengah, akan mengalami lonjakan produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Petani diimbau untuk memanfaatkan peluang ini guna mendukung keberlanjutan program swasembada pangan nasional.
