SuaraJawaTengah.id - Polemik instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah menunda mengikuti retreat di Akmil Magelang berakhir. Seluruh kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, Senin (24/2/2025), resmi mengikuti pembekalan yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang ditunjuk sebagai juru koordinasi dengan Ketua Umum Megawati dan Kemendagri menyatakan, 17 kepala daerah mulai hari ini mengikuti retreat. Keputusan ini merupakan hasil komunikasi dengan Ketua Umum dan DPP PDIP.
"Saya, Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogyakarta dan juga ada 17 kepala daerah lainnya yang bersama-sama dengan kami hari ini, kami memulai ikut retreat," kata Pramono.
Langkah ini merupakan keputusan bersama kepala daerah dengan mempertimbangkan arahan Ketua Umum untuk menunda menghadiri retreat. "Kenapa hari ini, tentunya tidak perlu dijeaskan. Apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan DPP partai."
Baca Juga:Usai Dilantik Presiden Prabowo, 47 Kepala Daerah Absen Retreat Tanpa Keterangan
Pramono enggan membahas isi surat instruksi menunda mengikuti retreat yang sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum. "Sepenuhnya (kewenangan) Ibu Mega dan DPP Partai. Kami komunikasi dengan seluruh DPP."
Setelah terlambat mengikuti rangkaian pelatihan hingga hari ini, para kepala daerah kata Pramono, siap bertanggung jawab atas konsekuensi yang harus diambil.
"Maka ya sudah kita semua mengikuti retreat secara baik-baik. Dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil."
Pramono menjelaskan kehadiran mereka dalam retreat menunjukkan komunikasi Ketua Umum PDIP dengan pemerintah baik-baik saja. Jika dalam perjalanannya terdapat polemik, dia menganggapnya sebagai bagian dari proses politik.
"Saya terus menerus berkomunikasi dengan Mendagri dan para menteri yang lain. Kalau sudah sampai disini kan komunikasi bai-baik saja. Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan, inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama. Alhamdulillah ini selesai sekarang."
Baca Juga:Kemendagri: Tak Ada Sanksi Hukum untuk Kepala Daerah yang Absen Retreat di Akmil
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengaku tidak khawatir jika penundaan kehadiran mereka akan mempengaruhi penilaian Kemendagri. Tersiar kabar jika peserta tidak memenuhi 90 persen kehadiran, dinyatakan tidak lulus pebekalan.
"Inikan bukan sekolah," kata Masinton sambil tertawa.
Dia merasa cukup jika konsekuensi dari penundaan mengikuti pembakalan kepala daerah hanya mendapat sertifikat keikutsertaan.
"Ya cukup itu saja menurut saya. Karena urusan mengurus masyarakat kan bukan dilihat dari keluusan. Syarat kelulusan secara formal sudah ada di KPU."
Terkait materi pembekalan yang terlewat, Masinton menyebut bisa mempelajari materinya secara mandiri. "Bahan-bahannya kan sudah dikirimkan ke kita dan kita bisa dalami. Baca-baca."
Kontributor : Angga Haksoro Ardi
